Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Evaluasi Kehumasan dan Keprotokolan pada Rabu (11/2/2026) pukul 11.00 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum.
Rapat tersebut dipimpin oleh jajaran pimpinan dan diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar, tim protokoler, serta tim humas. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas di bidang publikasi, komunikasi publik, dokumentasi kegiatan, serta layanan keprotokolan di lingkungan Kemenkum wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam pembahasan, evaluasi difokuskan pada kinerja kehumasan yang mencakup pengelolaan media sosial, publikasi berita pada website resmi, dokumentasi kegiatan pimpinan, serta strategi penguatan citra institusi melalui komunikasi publik yang efektif, terukur, dan berorientasi pada hasil. Optimalisasi konten digital dinilai menjadi aspek penting dalam mendukung transparansi informasi dan akuntabilitas kinerja satuan kerja.
Selain itu, rapat juga membahas perlunya penguatan koordinasi antar unit kerja guna memastikan setiap kegiatan pimpinan terdokumentasi dan terpublikasi secara tepat waktu dan sesuai standar komunikasi kelembagaan. Standarisasi prosedur kerja di bidang protokol menjadi perhatian utama untuk menjamin tertib acara, keseragaman tata laksana, serta peningkatan profesionalisme layanan keprotokolan.
Para peserta rapat turut menyampaikan masukan terkait peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang humas dan protokol, termasuk kebutuhan pelatihan teknis, penguasaan teknologi informasi, serta pemahaman terhadap manajemen komunikasi krisis. Evaluasi ini diharapkan menjadi momentum perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi.
Kakanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa fungsi kehumasan dan keprotokolan memiliki peran strategis dalam membangun citra institusi yang kredibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa komunikasi publik yang terencana dan terukur merupakan instrumen penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Kemenkum.
“Melalui evaluasi ini, kita ingin memastikan seluruh kegiatan kehumasan dan keprotokolan berjalan secara profesional, terstandar, serta selaras dengan arah kebijakan nasional. Sinergi dan kedisiplinan menjadi kunci dalam menjaga marwah institusi.”
Dengan dilaksanakannya rapat evaluasi ini, diharapkan seluruh jajaran mampu meningkatkan kualitas layanan komunikasi publik dan keprotokolan secara lebih sistematis, adaptif terhadap perkembangan digital, serta berorientasi pada peningkatan reputasi dan kinerja organisasi.
KANWIL KEMENKUM BABEL
