Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan, selenggarakan rapat pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap 2 (dua) permohonan harmonisasi Kabupaten Bangka Tengah bertempat di Kantor Wilayah, Kamis (19/06/25).
Rapat tersebut, dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap:
1. Klasifikasi dan Penetapan NJOP PBB; dan
2. Perlindungan Sosial bagi Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit;
Mewakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhamad Iqbal selaku Ketua Tim Kerja Harmonisasi menyampaikan bahwa rapat harmonisasi merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan.
“Bahwa pelaksanaan kegiatan harmonisasi merupakan amanah Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” ungkap Iqbal. Iqbal berharap, kegiatan harmonisasi ini bisa menghasilkan kesepakatan baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan.
“Diharapkan rapat kali ini dilaksanakan secara cermat dan hati-hati mengingat dua produk hukum yang diharmonisasi memiliki peran yang strategis dan berdampak langsung kepada masyarakat, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama serta Ranperbup tersebut tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Iqbal .
Mengakhiri sambutannya, Muhamad Iqbal mengharapkan menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran dari Pimpinan Tinggi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, mengingat kehadiran Pimpinan Tinggi dalam rapat harmonisasi merupakan salah satu indikator dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Ali Imron dalam sambutannya mengapresiasi Kantor Wilayah dalam pengharmonisasian Ranperda dan Ranperkada.
“Kami mengapresiasi Kantor Wilayah yang telah memfasilitasi permohonan harmonisasi terhadap 2 (dua) produk hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah, bahwa penyusunan bahwa Ranperbup tentang Klasifikasi dan Penetapan NJOP PBB merupakan delegasi dari Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sedangkan untuk Ranperbup tentang Perlindungan Sosial bagi Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan jaminan perlindungan dan keamanan kepada pekerja kelapa sawit yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial yang bersumber dana bagi hasil kelapa sawit” ungkap Ali.
Kegiatan dilanjutkan dengan rapat pembahasan pasal demi pasal terhadap draf Raperda terkait, proses tersebut bertujuan untuk melihat kesesuaian draf Raperda dengan ketentuan teknik penulisan sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Hadir dari Kantor Wilayah adalah Ketua Tim Kerja Harmonisasi (Muhamad Iqbal), JFT Perancang Madya (Ismail dan Faisal Indrawan), JFT Perancang Muda (Septi Lestari dan Imelda Hanum), dan JFT Perancang Pertama (Imam Rokhyani).
Sedangkan dari Kabupaten Bangka Tengah yaitu Asisten III Administrasi Umum Ali Imron, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dian Akbarini, Kepala DPMPTSP Wiwik Susanti, Kepala Bagian Hukum Eka Budianta, Sekretaris BPKAD Reda Tama, Inspektur Pembantu Syahrial, perwakilan BPPRD, dan perwakilan Bagian Hukum Setda Kab. Bangka.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung sampai dengan bulan Juni 2025, telah menerima permohonan pengharmonisasian sebanyak 6 (enam) Ranperda dan 27 (dua puluh tujuh) Ranperkada yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
Kanwil Kemenkum Babel
