Pangkalpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Intellectual Property – Public Relations Summit 2025 Hari Keempat yang diselenggarakan secara nasional pada hari ke-4, yang diselenggarakan pada Kamis, 18 Desember 2025. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 09:00 WIB hingga 15:00 WIB, yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai narasumber dari berbagai instansi.
Summit ini diikuti oleh jajaran ASN pada Bidang Kekayaan Intelektual serta Tim Kerja Hubungan Masyarakat sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas kehumasan dalam mendukung layanan informasi publik dan pengelolaan komunikasi strategis di lingkungan Kementerian Hukum.
Kegiatan dibuka oleh moderator Desy Nurulita yang menyampaikan pengantar sekaligus menegaskan fokus diskusi pada penguatan peran kehumasan dalam pengelolaan layanan informasi, pengaduan publik, serta komunikasi strategis di era digital yang semakin dinamis. Pembukaan tersebut menjadi pengantar penting untuk menyelaraskan pemahaman peserta mengenai urgensi komunikasi publik yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Materi pertama disampaikan oleh Anne Purba, Vice President Public Relations PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan topik “Layanan Informasi dan Pengaduan di Era Artificial Intelligence yang Humanis”. Dalam paparannya, disampaikan bahwa transformasi komunikasi dan layanan informasi KAI dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan dengan tetap menempatkan nilai-nilai humanis sebagai fondasi utama. Pengelolaan media sosial, layanan pelanggan KAI 121, serta praktik social listening disebut sebagai instrumen strategis dalam mengelola interaksi publik secara transparan, cepat, dan akuntabel. Keluhan publik dipandang sebagai sumber data strategis untuk mendorong inovasi layanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Selanjutnya, materi kedua disampaikan oleh Khoiru Liummah, Supervisor Trainer Kring Pajak Direktorat Jenderal Pajak, yang memaparkan pengelolaan media sosial sebagai kanal layanan informasi dan pengaduan publik. Narasumber menjelaskan prinsip-prinsip utama pengelolaan media sosial pemerintah, antara lain integritas, transparansi, kepatuhan, efisiensi, responsivitas, serta perlindungan kerahasiaan data. Disampaikan pula berbagai tantangan layanan digital di tengah perubahan perilaku publik serta pentingnya konsistensi strategi komunikasi agar media sosial menjadi sarana interaksi yang efektif dan membangun kepercayaan publik.
Materi selanjutnya disampaikan oleh Rifan Fikri, Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan Direktorat Paten. Dalam paparannya, Rifan menjelaskan pokok-pokok perubahan kebijakan paten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Perubahan regulasi tersebut mencakup penguatan inovasi nasional, harmonisasi ketentuan internasional, serta peningkatan kualitas pelayanan permohonan paten. Selain itu, ditekankan pula pentingnya mengangkat potensi paten daerah sebagai konten komunikasi publik yang edukatif dan bernilai tambah bagi perekonomian daerah.
Kegiatan ini diikuti oleh Kanwil Kemenkum Babel yang diwakili oleh Tim Humas Kanwil Kemenkum Babel. Keikutsertaan ini mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum Babel dalam memperkuat peran kehumasan sebagai garda terdepan penyampaian informasi publik yang akurat, transparan, dan terpercaya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam Intellectual Property – Public Relations Summit 2025 menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kapasitas SDM kehumasan, khususnya dalam pengelolaan layanan informasi, pengaduan publik, serta komunikasi kebijakan Kekayaan Intelektual yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, penguatan fungsi kehumasan merupakan kunci dalam membangun kepercayaan publik serta mendukung peningkatan kualitas layanan hukum yang profesional dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan jajaran Kanwil Kemenkum Babel dapat mengimplementasikan berbagai pengetahuan dan praktik baik yang diperoleh guna mendukung transformasi layanan informasi dan komunikasi publik yang semakin efektif di lingkungan Kementerian Hukum.
Kanwil Kemenkum Babel
