Pangkalpinang, 17 Juli 2025 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum turut berpartisipasi dalam kegiatan pembahasan pembentukan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada Kamis, 17 Juli 2025 secara virtual melalui Zoom Meeting.
FKK digagas sebagai respon terhadap berbagai tantangan dalam proses kebijakan publik saat ini, seperti fragmentasi kebijakan, lemahnya koordinasi antar sektor, implementasi kebijakan yang terhambat, serta pemborosan sumber daya akibat duplikasi program. Forum ini dirancang sebagai wadah kolaboratif lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan arah dan pelaksanaan kebijakan nasional secara lebih terintegrasi dan responsif.
Dalam pemaparan Deputi LAN, ditegaskan pentingnya peningkatan kualitas kebijakan melalui sinergi antarlembaga yang lebih erat. Selanjutnya, Kepala BSK Hukum memaparkan mekanisme dan tahapan rencana pembentukan FKK yang akan melibatkan aktif para analis kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya.
Diskusi yang berlangsung menekankan pentingnya penyelarasan agenda kebijakan, peningkatan kompetensi analis kebijakan, serta partisipasi aktif dalam proses perumusan kebijakan publik sebagai bagian dari fungsi strategis FKK.
Kegiatan ditutup dengan penyampaian rencana tindak lanjut dalam bentuk pembahasan Tematik I yang akan menjadi agenda awal implementasi nyata dari Forum Komunikasi Kebijakan ke depan.
Dengan terbentuknya forum ini diharapkan akan tercipta ekosistem kebijakan yang lebih solid, terarah, dan adaptif terhadap dinamika sosial dan tantangan pembangunan nasional.
Hadir dalam kegiatan, Kepala BSK Hukum,Andry Indrady, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN,Agus Sudrajat, Sekretaris BSK Hukum,Dwi Harnanto, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum,Junarlis, Tim Kerja BSK Kemenkum Babel serta Analis Kebijakan dari berbagai Kanwil Kemenkum.
KANWIL KEMENKUM BABEL
