Pangkal Pinang, 4 Juli 2025 – Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung turut serta dalam kegiatan Policy Talks yang diselenggarakan secara virtual oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) Kemenkum RI. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di lingkungan Kemenkum. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat, 4 Juli 2025 pukul 09.00 hingga 11.00 WIB ini dibuka oleh Sekretaris BSK, Dwi Harnanto dan dipandu oleh moderator BSK Hukum Kemenkum RI, Endah K dan Ana.
Dalam sesi ini, pembahasan mengenai peran tugas dan fungsi analis kebijakan dibawakan oleh Kepala Pusat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PUSP4H), Junarlis, serta membahas berbagai tantangan dalam penyusunan kebijakan publik di Indonesia yang masih kerap menghadapi persoalan seperti minimnya data akurat, kurangnya transparansi, hingga absennya analisis dampak yang memadai. Policy Talks juga menggarisbawahi pentingnya peran strategis seorang analis kebijakan dalam memberikan rekomendasi berbasis data, menyusun policy brief dan memo, serta menjembatani komunikasi antara data di lapangan dengan pengambil keputusan.
Peserta juga diberikan kesempatan berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan langsung, seperti bagaimana menjawab masyarakat saat pengumpulan data kebijakan di lapangan, atau strategi mengatasi keterbatasan waktu dalam menyusun kebijakan yang tetap menyentuh akar permasalahan. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, Junarlis menekankan pentingnya integritas, akurasi data, serta kolaborasi lintas bidang dalam menjalankan tugas analis kebijakan.
Beliau juga mengingatkan bahwa tugas analis kebijakan tidak dapat dijalankan secara individual, melainkan memerlukan sinergi dalam tim yang solid. Ia juga menegaskan bahwa JFAK harus memahami peran strategisnya dalam membantu pembuat kebijakan menyusun regulasi yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Sebagai penutup, Junarlis mengingatkan kembali pentingnya membangun tim kerja yang solid agar pelaksanaan tugas analis kebijakan berjalan optimal. “Saya berharap seluruh pejabat fungsional analis kebijakan tidak kehilangan arah dalam menjalankan tugasnya. Bangun kerja sama, perkuat komunikasi lintas tim, dan jalankan tugas dengan profesional. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan adanya Policy Talks ini, diharapkan seluruh analis kebijakan, khususnya CPNS, dapat lebih memahami perannya serta mampu mendukung terwujudnya kebijakan publik yang adaptif, responsif, bermanfaat bagi masyarakat luas dan dapat lebih memahami peran dan fungsinya serta siap menghadapi tantangan kebijakan di masa mendatang.
Kegiatan ini diikuti oleh Kanwil Kemenkum Babel yang diwakili oleh Poppy Rinafany, Fitriyah Kusuma Wardani, Defta Fahrun Setiady, dan para CPNS analis kebijakan dan perancang perundang-undangan serta para pegawai JFAK Kemenkum dari seluruh Indonesia.
KANWIL KEMENKUM BABEL
