Pangkalpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) menyelenggarakan kegiatan Sharing Knowledge Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah (Anev Perda) secara hybrid pada Selasa (10/2/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas regulasi daerah serta mendukung capaian Indeks Reformasi Hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kegiatan tersebut menghadirkan Tim Person in Charge (PIC) Analisis dan Evaluasi Perda dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, yakni Analis Hukum Ahli Madya Widya dan Analis Hukum Ahli Muda Yericco. Dari internal Kanwil Kemenkum Babel, kegiatan diikuti oleh jajaran perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum lintas jenjang, serta dihadiri secara daring oleh seluruh analis hukum dan perancang peraturan perundang-undangan pemerintah daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel, Rahmat Feri Pontoh, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu menyamakan persepsi antara analis hukum dan perancang peraturan perundang-undangan, meningkatkan kualitas analisis dan evaluasi Perda berbasis enam dimensi, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Ia juga menekankan pentingnya rekomendasi Perda yang aplikatif dan berdampak langsung terhadap peningkatan Indeks Reformasi Hukum, khususnya pada Variabel III.
Selanjutnya, Analis Hukum Ahli Madya Widya memaparkan kebijakan serta metodologi pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah. Dalam paparannya, disampaikan bahwa Anev Perda merupakan instrumen penting untuk memastikan regulasi daerah tetap relevan, harmonis, dan efektif. Penentuan tema evaluasi, pendekatan berbasis data, serta keselarasan dengan kebijakan hukum nasional menjadi poin utama dalam penyusunan rekomendasi.
Paparan berikutnya disampaikan oleh Analis Hukum Ahli Muda Yericco yang menjelaskan secara terperinci penerapan enam dimensi dalam Analisis dan Evaluasi Perda. Setiap dimensi harus dianalisis secara komprehensif guna menghasilkan rekomendasi yang objektif, sistematis, dan dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para peserta memanfaatkan forum ini untuk menyampaikan pengalaman, tantangan, serta praktik baik dalam pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Perda di daerah masing-masing.
Acara ditutup dengan penegasan komitmen bersama untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Babel, BPHN, serta pemerintah daerah. Konsistensi penerapan enam dimensi Anev dinilai menjadi kunci dalam menghasilkan rekomendasi Perda yang berkualitas, implementatif, dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola regulasi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa kegiatan sharing knowledge ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kanwil Kemenkum Babel dalam mendorong terwujudnya regulasi daerah yang berkualitas, selaras dengan kebijakan nasional, serta mampu memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.
Kanwil Kemenkum Babel
