Pangkalpinang, 16 September 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) mengadakan Konsultasi Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dengan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Kantor BPHN Kemenkum RI. Kegiatan yang digelar pada Selasa, 16 September 2025, pukul 13.00 WIB ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta Kepala BPHN Kemenkum RI.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Babel untuk memperkuat layanan bantuan hukum di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, menyampaikan bahwa pelaksanaan program pembentukan Posbankum telah berjalan dengan baik. Hingga tanggal 25 Agustus 2025, sebanyak 393 Posbankum telah terbentuk di setiap desa dan kelurahan, dengan jumlah 2.301 calon paralegal yang siap bertugas memberikan layanan hukum kepada masyarakat.
Dalam kesempatan ini, Johan Manurung menegaskan bahwa capaian tersebut menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi kedua di Indonesia yang berhasil membentuk Posbankum secara menyeluruh di setiap desa dan kelurahan. Ia menambahkan bahwa langkah selanjutnya adalah melaksanakan peresmian Posbankum sekaligus membuka pelatihan paralegal bagi seluruh anggota Posbankum di provinsi ini. Acara peresmian dan pembukaan pelatihan rencananya akan digelar pada Oktober 2025, dengan menghadirkan Menteri Hukum Republik Indonesia sebagai peresmian sekaligus membuka pelatihan paralegal.
Selain itu, Kanwil Kemenkum Babel juga memohon arahan, petunjuk, dan bimbingan dari Kepala BPHN untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan tersebut. Menanggapi hal ini, Kepala BPHN Kemenkum RI, Ibu Min Usihen, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan aktif Kanwil Kemenkum Babel dalam merealisasikan program Posbankum hingga terbentuk di seluruh desa dan kelurahan. Ibu Min Usihen menekankan bahwa pelatihan paralegal merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan Posbankum serta akses keadilan bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Ibu Min Usihen mendukung rencana peresmian Posbankum dan pembukaan pelatihan paralegal tersebut. Beliau menekankan perlunya komunikasi intensif antara Kanwil Kemenkum Babel dengan BPHN dan Sekretariat Jenderal Kemenkum RI, mengingat acara ini akan menghadirkan Menteri Hukum RI sebagai pembuka dan peresmian kegiatan. Hal ini diharapkan dapat memastikan koordinasi yang baik serta keberhasilan pelaksanaan program di seluruh wilayah.
Menanggapi konsultasi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyatakan:
"Kami mengapresiasi arahan dan dukungan dari Kepala BPHN Kemenkum RI. Capaian terbentuknya Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi bukti komitmen kami dalam meningkatkan akses layanan hukum bagi masyarakat. Kami yakin, melalui pelatihan paralegal yang akan dibuka bersama Menteri Hukum RI, kualitas layanan Posbankum akan semakin meningkat. Kami berkomitmen untuk terus menjalin koordinasi intensif dengan BPHN dan seluruh pihak terkait guna memastikan program ini berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Bangka Belitung."
Kegiatan konsultasi ini menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Babel dalam mendukung program pemerintah untuk memperluas akses bantuan hukum, membangun kapasitas paralegal, serta meningkatkan kualitas layanan hukum yang profesional dan terjangkau bagi masyarakat.
KANWIL KEMENKUM BABEL
