Pangkalpinang, 21 Oktober 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) menyelenggarakan Pembukaan dan Pelatihan Paralegal Anggota Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Bangka Selatan dan Kota Pangkalpinang yang digelar di Aula Kanwil Kemenkum Babel dan diikuti secara daring oleh 148 peserta melalui aplikasi Zoom Meeting.
Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran Posbakum desa/kelurahan sebagai ujung tombak layanan bantuan hukum bagi masyarakat di tingkat akar rumput.
Pelatihan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, didampingi oleh Kepala Divisi P3H, Rahmat Feri Pontoh, serta jajaran Penyuluh Hukum dari Kanwil Kemenkum Babel, di antaranya Ferry Yulianto, Dwi Septarini, Sudihastuti, Muhamat Ariyanto, Rizki Amalia, Sofian, dan Fajar Husein.
Dari pihak peserta, turut hadir para ketua organisasi bantuan hukum di Bangka Belitung seperti PDKP Babel, LPH dan HAM Pancasila, LKBH Belitung, YLBH Lentera Serumpun Sebalai, LBH Al Hakim, Hatami Koniah, LBH Milenial Bangka Tengah Keadilan, LBH KUBI, LBH Legal Justice Babel, dan YLBH Rusti Justicia.
Dalam sambutannya, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN, Kristomo Constatinus, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini yang dinilai sebagai bentuk nyata upaya pemerintah mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat.
“Melalui pelatihan ini, anggota Posbakum akan dibekali pemahaman mengenai tugas dan fungsi mereka sebagai paralegal. Diharapkan para peserta dapat menyerap ilmu secara optimal dan mengaktualisasikan pengetahuan tersebut kepada masyarakat,” ujar Kristomo.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, dalam sambutannya menegaskan bahwa capaian 100% pembentukan Posbakum di Bangka Selatan dan Pangkalpinang merupakan hasil sinergi nyata antara Kemenkum dengan pemerintah daerah serta masyarakat.
“Keberhasilan ini adalah bukti nyata kepedulian bersama terhadap masyarakat. Pelatihan ini menjadi wadah bagi para paralegal untuk menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan bantuan hukum yang humanis, profesional, dan berintegritas,” ujar Johan.
Beliau juga berpesan agar para peserta serius mengikuti pelatihan serta berkomitmen memberikan kontribusi terbaik dalam memperkuat akses keadilan di wilayah masing-masing.
Pelatihan hari pertama menghadirkan tujuh narasumber dari berbagai organisasi bantuan hukum. Para peserta dibagi dalam tiga kelas dengan topik yang beragam dan aplikatif.
- Kelas A membahas materi Keparalegalan oleh Apri (LBH Legal Justice) dan Teknik Komunikasi Paralegal oleh Diary (LBH Milenial Bangka Tengah).
- Kelas B diisi oleh John Ganesha (PDKP Babel) dengan materi Struktur Masyarakat, Apri (LBH Legal Justice) dengan materi Keparalegalan, dan Lendra Dika Kurniawan (YLBH Rusti Justicia) dengan materi Pengantar Hukum dan Demokrasi.
- Kelas C menghadirkan Budiana Rahmawati (LPH HAM Babel) dengan materi Gender, Minoritas, dan Kelompok Rentan, Cahya Wiguna (LBH KUBI) dengan materi Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia, serta Sujoko (YLBH Lentera Serumpun Sebalai) dengan materi Bantuan Hukum dan Advokasi.
Seluruh sesi ditutup dengan diskusi interaktif dan tanya jawab antara pemateri dan peserta secara daring.
Kegiatan ini menjadi bukti komitmen Kemenkum Babel dalam melaksanakan misi besar Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk memastikan layanan hukum makin mudah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dengan terlaksananya pelatihan ini, diharapkan para paralegal mampu menjalankan perannya sebagai pendamping masyarakat dalam memperoleh hak atas bantuan hukum serta memperkuat peran Posbakum di tingkat desa dan kelurahan.
“Paralegal adalah perpanjangan tangan negara dalam memastikan setiap warga mendapatkan akses keadilan,” tutup Johan Manurung.
KANWIL KEMENKUM BABEL
