Pangkal Pin
Pangkal Pinang – Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung mengikuti kegiatan Diseminasi Pedoman Analisis Kebijakan di Wilayah Tahun 2025 yang diselenggarakan secara daring pada hari Selasa (15/4).
Kegiatan ini diikuti oleh para anggota Tim Kerja BSK Hukum Kanwil Kemenkum Babel, yang terdiri dari:
- Ismail (Ketua Tim Kerja BSK Hukum Kanwil Kemenkumham Babel)
- Poppy Rinafany (Sekretaris Tim Kerja)
- Winda Astuti, Fitriyah Kusuma Wardani, dan Defta Fahrun Setiady (Jabatan Fungsional Tertentu Analis Hukum Ahli Pertama)
Hadir sebagai narasumber, Amin Salasa, selaku Penanggung Jawab (PIC) dari Tim Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam pemaparannya, Amin menjelaskan bahwa kegiatan Analisis Kebijakan di Wilayah merupakan bagian penting dalam proses pengumpulan data, evaluasi, dan pemberian rekomendasi atas kebijakan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum. “Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan masukan berbasis bukti (evidence-based policy) yang nantinya akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di tingkat pusat” ujar Amin.
Ia menekankan bahwa terdapat dua pendekatan utama dalam pelaksanaan analisis kebijakan di wilayah, yaitu:
1. Analisis Strategi Implementasi Kebijakan, yang bertujuan untuk mengkaji strategi pelaksanaan sebuah kebijakan di daerah dan merumuskan alternatif strategi tambahan agar implementasi kebijakan menjadi lebih optimal;
2. Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan, yang bertujuan untuk mengukur efektivitas kebijakan berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat, baik dari segi penerimaan publik maupun sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyelesaikan permasalahan yang ada.
Amin juga menjelaskan bahwa objek analisis difokuskan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) yang memenuhi sejumlah kriteria, yakni:
1. Diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019–2024);
2. Telah diimplementasikan minimal satu tahun secara efektif (dengan batas waktu penghitungan sampai 30 April 2025);
3. Tidak termasuk Permenkumham yang bersifat rutin dan/atau hanya mengatur internal Kemenkumham;
4. Bukan Permenkumham yang berada di luar lingkup tugas dan fungsi strategis Ditjen Peraturan Perundang-undangan (misalnya dari Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasyarakatan, dan Ditjen HAM);
5. Objek analisis juga dapat dipilih berdasarkan hasil identifikasi permasalahan hukum melalui aplikasi SIPKUMHAM.
Dalam sesi berikutnya, narasumber memberikan pendampingan teknis terkait pengisian kertas kerja untuk kedua jenis analisis kepada Tim Kerja BSK Hukum Kanwil Kemenkum Babel. Pendampingan ini dilakukan secara langsung dan mendalam, dengan simulasi pengisian serta pembahasan studi kasus yang relevan.
Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif, di mana para peserta mengangkat berbagai isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas analisis kebijakan di wilayah. Mulai dari tantangan dalam pemetaan permasalahan hukum, keterbatasan data, hingga pentingnya koordinasi lintas unit kerja di daerah.
Ismail selaku ketua kerja Tim BSK Kanwil Kemenkum Babel menegaskan komitmennya untuk turut berperan aktif dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan hukum nasional. “Kanwil Kemenkum Babel terus berkomitmen dalam rangka menyukseskan dan mengoptimalkan kegiatan analisis kebijakan di wilayah” tegas Ismail.
Dengan memperkuat kapasitas Tim Wilayah dalam melakukan analisis berbasis data dan bukti, diharapkan hasil yang disampaikan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi kementerian dalam merancang kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran.
KANWIL KEMENKUM BABEL
