Pangkalpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan koordinasi terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka, Rabu (24/12). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Diskominfo Kabupaten Bangka ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola keterbukaan informasi publik serta peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.
Koordinasi tersebut dilaksanakan mulai pukul 09.30 WIB hingga selesai dan diikuti oleh jajaran pengelola kehumasan, arsip, teknologi informasi, serta perencanaan anggaran dari Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung. Dari pihak Diskominfo Kabupaten Bangka, kegiatan ini dihadiri oleh pejabat dan pengelola informasi publik yang selama ini berperan aktif dalam penguatan sistem PPID di tingkat daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Diskominfo Kabupaten Bangka memaparkan berbagai praktik pengelolaan informasi publik yang telah berjalan, termasuk kerja sama dengan media cetak dan elektronik sebagai sarana diseminasi informasi pemerintah daerah. Selain itu, disampaikan pula bahwa pengelolaan layanan pengaduan masyarakat melalui e-Lapor serta PPID telah terintegrasi hingga ke seluruh desa dan kecamatan, sehingga mempercepat alur pelayanan informasi dan respons terhadap kebutuhan masyarakat.
Diskominfo Kabupaten Bangka juga menjelaskan bahwa kegiatan publikasi pemerintahan daerah, khususnya terkait aktivitas Bupati, dikelola secara terstruktur dan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi komunikasi publik. Hal ini dinilai penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pada kesempatan yang sama, disampaikan pula mekanisme penilaian kinerja PPID yang dilakukan oleh Komisi Informasi (KI). Penilaian tersebut dilaksanakan dua kali dalam satu tahun dan mencakup berbagai aspek, antara lain kelengkapan data, kualitas laporan, serta penanganan keluhan masyarakat. Adapun kategori penilaian meliputi aspek sarana dan prasarana, kualitas informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, digitalisasi, serta pengelolaan barang dan jasa.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa koordinasi ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan pengelolaan PPID di lingkungan Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya, sinergi dengan Diskominfo sebagai perangkat daerah yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan informasi publik sangat penting untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi secara optimal.
“Melalui koordinasi ini, kami memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik baik pengelolaan PPID di daerah, termasuk integrasi layanan hingga tingkat desa dan kecamatan. Hal ini menjadi referensi penting bagi kami dalam memperkuat sistem PPID agar semakin profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Johan Manurung.
Kegiatan koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung dan Diskominfo Kabupaten Bangka, khususnya dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik. Dengan pengelolaan PPID yang semakin baik, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dapat terus meningkat seiring dengan terwujudnya pelayanan publik yang akuntabel dan berbasis digital.
KANWIL KEMENKUM BABEL
