Pangkalpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Sosialisasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online di lingkungan Kementerian Hukum yang diselenggarakan secara daring pada Selasa, 13 Januari 2026. Kegiatan berlangsung pukul 09.00 hingga 10.00 WIB dan dipusatkan di Ruang Rapat Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung.
Sosialisasi ini diikuti oleh jajaran pejabat struktural dan fungsional, kelompok kerja pelayanan publik, tim program dan pelaporan, tim humas, CPNS, serta peserta magang. Hadir pula Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Tata Usaha, Dewi Ambarwati, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Adi Riyanto, serta pejabat fungsional terkait di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung.
Kegiatan menghadirkan narasumber dari Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yakni Winnie Anggraeni Kusumayanti, Pranata Komputer Pertama. Dalam paparannya, disampaikan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat merupakan instrumen penting untuk mengukur persepsi dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.
Lebih lanjut, narasumber memaparkan 15 inisiatif strategis yang menjadi fondasi transformasi layanan publik dan akan diimplementasikan melalui aplikasi SKM Online. Inisiatif tersebut mencakup penguatan infrastruktur teknologi dan server, mekanisme berbagi data dengan instansi pengguna data, serta sistem pengolahan data yang andal dan terintegrasi melalui laman skm.go.id guna mendorong efisiensi proses dan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan langkah tindak lanjut yang perlu segera dilakukan oleh satuan kerja, antara lain pembentukan Surat Keputusan Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat secara daring, pembuatan akun admin SKM Online, serta persiapan rilis surat dari Deputi Pelayanan Publik sebagai dasar operasional implementasi sistem.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa penerapan SKM Online merupakan bagian penting dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan publik. “SKM Online tidak hanya menjadi alat ukur kepuasan masyarakat, tetapi juga instrumen strategis untuk memperbaiki kinerja layanan secara berkelanjutan dan berbasis data. Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi ini secara konkret agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa transformasi layanan publik menuntut kesiapan sumber daya manusia, sistem, dan koordinasi lintas unit kerja. Oleh karena itu, seluruh jajaran di lingkungan Kantor Wilayah diharapkan berperan aktif dalam mendukung implementasi SKM Online secara optimal, konsisten, dan akuntabel.
Kegiatan sosialisasi ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab, yang dimanfaatkan peserta untuk menyampaikan pandangan serta klarifikasi teknis terkait pelaksanaan SKM Online. Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
KANWIL KEMENKUM BABEL
