Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, melaksanakan kegiatan koordinasi dan audiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia, Nico Afinta, serta Kepala Biro SDM Kementerian Hukum Republik Indonesia, Sunu Tedy Maranto. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 02 April 2026, di Ruang Sekretaris Jenderal Kemenkum RI, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menerima penugasan sebagai anggota Panitia Seleksi Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penunjukan ini menandakan komitmen Kemenkum RI dalam memperkuat sistem pemerintahan yang berbasis pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini diharapkan dapat menciptakan perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan daerah yang lebih profesional, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Audiensi ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai pelaksanaan tugas yang akan diemban oleh Kakanwil Kemenkum Babel, serta memastikan proses seleksi pejabat publik tersebut dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia, Nico Afinta, menyambut positif keterlibatan Kakanwil Kemenkum Babel dalam panitia seleksi tersebut dan berharap bahwa kontribusi yang diberikan dapat memperkuat objektivitas serta kualitas dalam evaluasi kinerja pejabat.
"Kami percaya bahwa dengan keterlibatan Kanwil Kemenkum Babel dalam proses seleksi ini, kami akan mendapatkan evaluasi yang lebih profesional dan terukur. Ini juga merupakan langkah penting untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efisien, bersih, dan kompeten," ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung. Beliau menegaskan bahwa sebagai bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi, penunjukan ini akan memperkuat hubungan antara instansi pusat dan daerah dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam penguatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di tingkat daerah, dengan harapan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang berbasis pada prinsip profesionalisme dan integritas, serta menjamin proses seleksi pejabat daerah berjalan dengan transparansi yang tinggi.
KANWIL KEMENKUM BABEL
