Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan konsultasi terkait perencanaan renovasi Gedung Kantor Permanen Kanwil Kemenkum Babel dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa (31/03/2026). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah awal dalam memastikan proses perencanaan renovasi gedung kantor berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi standar teknis konstruksi yang berlaku.
Kegiatan konsultasi berlangsung di Kantor Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar beserta jajaran tim pengelola kegiatan. Hadir pula dari pihak Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kasi Pengaturan dan Pemberdayaan, Saraswati Renaningsih, yang memberikan arahan teknis terkait penyusunan perencanaan renovasi gedung.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum menyampaikan bahwa renovasi Gedung Kantor Permanen Kanwil Kemenkum merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dan sesuai dengan ketentuan agar proses pelaksanaan renovasi dapat berjalan optimal serta meminimalisir potensi temuan pada saat pemeriksaan oleh auditor.
Selain itu, konsultasi juga membahas penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultan Konstruksi Perencanaan Renovasi Gedung Kantor Permanen. Tenaga teknis dari Dinas PUPR memberikan sejumlah masukan teknis yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan, antara lain terkait mekanisme koordinasi dengan Pejabat Pengadaan yang berkedudukan di Bengkulu, yang dapat dilakukan secara daring melalui zoom meeting, namun untuk penyerahan Berita Acara akhir tetap harus dilakukan secara langsung guna memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen.
Dinas PUPR juga menyarankan agar tim pengawas kegiatan berdomisili di sekitar Pangkalpinang guna memudahkan pelaksanaan pengawasan secara berkala selama proses renovasi berlangsung. Hal ini dinilai penting untuk memastikan kualitas pekerjaan konstruksi tetap terjaga dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Terkait kebutuhan tenaga ahli, disarankan agar menggunakan tenaga ahli di bidang Teknik Bangunan Gedung dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 Teknik Bangunan Gedung, memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Ahli Madya Bidang Teknik Bangunan Gedung, serta memiliki pengalaman profesional minimal dua tahun. Selain tenaga ahli, juga diperlukan tenaga pendukung seperti surveyor dengan pendidikan minimal D3 atau S1 serta pengalaman profesional minimal dua tahun, CAD Drafter dengan pendidikan minimal D3 dan pengalaman profesional minimal dua tahun, serta operator administrasi dengan pendidikan minimal SMK dan pengalaman profesional minimal dua tahun.
Aspek dokumentasi juga menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan renovasi gedung. Setiap tahapan kegiatan, mulai dari proses pembongkaran hingga pelaksanaan renovasi, diharapkan terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan kegiatan serta sebagai bahan evaluasi di kemudian hari.
Selain itu, material bongkaran dari renovasi gedung disarankan untuk dikumpulkan pada satu lokasi khusus guna memudahkan proses penilaian akhir. Material tersebut selanjutnya dapat dilakukan proses lelang sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan kegiatan tetap memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara.
Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung menyampaikan bahwa kegiatan konsultasi ini merupakan bentuk komitmen Kanwil Kemenkum dalam memastikan setiap proses perencanaan pembangunan dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan sesuai regulasi. Perencanaan yang baik diharapkan dapat mendukung terwujudnya sarana kerja yang representatif guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui koordinasi yang baik dengan Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan proses perencanaan renovasi Gedung Kantor Permanen Kanwil Kemenkum Babel dapat berjalan dengan optimal serta menghasilkan bangunan yang memenuhi standar teknis, aman, dan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Kegiatan konsultasi ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Dengan adanya perencanaan yang matang serta koordinasi lintas instansi yang efektif, diharapkan pelaksanaan renovasi Gedung Kantor Permanen Kanwil Kemenkum Babel dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi serta kualitas layanan publik.
KANWIL KEMENKUM BABEL
