Pangkalpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) mengikuti kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (6/2/2026).
Kegiatan ini merupakan tahapan awal pemeriksaan yang bertujuan untuk menyamakan persepsi antara BPK RI dan jajaran Kementerian Hukum terkait ruang lingkup, metodologi, serta jadwal pemeriksaan laporan keuangan. Entry meeting menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Entry meeting dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta, bersama para pejabat dan undangan terkait.
Dalam sambutannya, Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya pemahaman dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya dalam aspek akuntabilitas pengelolaan anggaran dan tata kelola Barang Milik Negara (BMN). Ia menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara.
Sementara itu, Nyoman Adhi Suryadnyana memaparkan peran dan kewenangan BPK RI dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ia juga menjelaskan bahwa pemeriksaan tidak hanya menitikberatkan pada kepatuhan dan kewajaran laporan keuangan, tetapi turut memperhatikan aspek keberlanjutan pembangunan melalui pendekatan Environmental, Social, and Governance (ESG), serta integrasi prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, dilakukan pula penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025, sebagai tanda dimulainya proses pemeriksaan secara resmi. Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bagian dari dokumentasi.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa jajaran Kanwil Kemenkum Babel siap mendukung pelaksanaan pemeriksaan BPK RI dengan menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan secara tepat waktu dan akurat. “Kami berkomitmen untuk mendukung proses pemeriksaan ini secara kooperatif dan profesional sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum,” ujarnya.
Kanwil Kemenkum Babel
