Bangka Belitung, 3 Februari 2026 — Dalam upaya mendukung Program Asta Cita ke-7 dan meningkatkan budaya hukum di tengah masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melakukan koordinasi strategis terkait pengumpulan data permasalahan hukum di Kabupaten Belitung. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 3 Februari 2026, dimulai pukul 08.30 WIB s.d selesai bertempat di Ruang Kasat Reskrim Polres Belitung serta Lobi Kejaksaan Negeri Belitung.
Koordinasi dilaksanakan oleh Tim dari BPHN Kanwil Kemenkum Babel yang dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, melalui para Penyuluh Hukum kanwil Ferry Yulianto, M. Ariyanto, Sudihastuti, Sofian, dan Rizki Amalia. Dari pihak penegak hukum hadir Kasat Reserse Kriminal AKP I Made Yudha Suwikarma, S.Tr.K., S.I.K., M.Si. serta Kasubsi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Belitung, Indar Putri, S.H.
Koordinasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari penyusunan Peta Permasalahan Hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang bertujuan mengidentifikasi, menginventarisasi, serta memetakan kasus atau isu hukum secara komprehensif sehingga penyelesaian dapat lebih tepat sasaran dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Dalam pertemuan dengan jajaran Polres Belitung dan Kejaksaan Negeri Belitung, terungkap beberapa permasalahan hukum yang menonjol dalam dua tahun terakhir, antara lain:
Tindak Pidana Pencurian, dengan karakteristik pelaku yang beragam, termasuk lanjut usia dan anak-anak, yang menimbulkan dilema dalam pendekatan hukum dan keadilan restoratif.
- Penipuan berbasis teknologi informasi, khususnya melalui tautan investasi digital yang merugikan masyarakat.
- Permasalahan pertanahan, seperti penguasaan tanah fiktif dan pemanfaatan tanah pihak lain yang dapat berujung sengketa berkepanjangan.
- Tindak Pidana Narkotika, yang menunjukkan kecenderungan peningkatan meski masih relatif terkendali.
- Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) dan kejahatan konvensional lainnya yang berdampak pada rasa aman masyarakat.
- Penipuan Berkedok Arisan (Arisan Bodong) yang menyebabkan kerugian finansial.
- Permasalahan di sektor pertambangan, terutama aktivitas pertambangan ilegal dan penyelundupan timah yang berdampak pada aspek hukum, ekonomi, serta lingkungan.
Hasil koordinasi ini menjadi bagian penting dalam penyusunan peta permasalahan hukum, sekaligus sebagai bahan perumusan strategi pencegahan, penegakan hukum, dan peningkatan edukasi hukum di masyarakat.
Kegiatan berjalan dengan lancar serta mendapatkan respons positif dari Polres Belitung dan Kejaksaan Negeri Belitung. Ke depan, Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung akan terus memperkuat sinergi lintas instansi, terutama dengan peran penyuluh hukum, untuk memutakhirkan data peta permasalahan hukum serta meningkatkan kualitas penyuluhan hukum yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Upaya ini diharapkan dapat mendukung pencegahan masalah hukum sejak dini dan mendorong terwujudnya kesadaran serta kepatuhan hukum di Kabupaten Belitung.
Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan bahwa "Upaya koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk memahami permasalahan hukum di Belitung secara lebih mendalam. Dengan peta permasalahan hukum yang lebih jelas, kita bisa merancang kebijakan dan program yang lebih tepat guna. Ini juga merupakan bagian dari upaya kami untuk mendorong kesadaran hukum di masyarakat, yang pada gilirannya akan mengurangi angka permasalahan hukum dan menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi masyarakat."
KANWIL KEMENKUM BABEL
