Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) menyelenggarakan Forum Komunikasi Kebijakan dengan tema "Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan Publik yang Berkualitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung" pada Senin (13/04/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas perumusan kebijakan publik berbasis data dan analisis komprehensif, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap dinamika kebutuhan hukum di masyarakat.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel, Rahmat Feri Pontoh, menekankan bahwa Forum Komunikasi Kebijakan bertujuan meningkatkan kompetensi analis kebijakan melalui penguatan metodologi analisis, penyusunan policy brief, dan koordinasi lintas sektor. Beliau juga menyatakan bahwa kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh kualitas analisis kebijakan, sehingga peningkatan kapasitas analis menjadi kebutuhan mendesak. Tantangan utama meliputi keterbatasan data terintegrasi, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, dan perbedaan kapasitas analis. Forum ini diharapkan memperkuat budaya kerja berbasis evidence-based policy, dengan rekomendasi kebijakan disusun berdasarkan data valid dan analisis terukur.
Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan hukum yang efektif. "Peningkatan kapasitas analis kebijakan merupakan langkah strategis dalam mendukung terciptanya kebijakan hukum yang berkualitas, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan hukum di daerah," ujarnya.
Kegiatan FKK ini dihadiri narasumber dari Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum BSK Hukum Kemenkum RI Junarlis, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN Widhi Novianto, serta akademisi Universitas Bangka Belitung Dr. Fitri Ramdhani Harahap. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas kebijakan publik yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.
KANWIL KEMENKUM BABEL
