Belitung Timur – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan monitoring dan kunjungan langsung ke dua Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa, yaitu Desa Mekar Jaya dan Desa Lalang, Kabupaten Belitung Timur, pada Rabu (4/2/2026).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh, Ketua Tim Kerja BPHN Kanwil Kemenkum Babel M. Ariyanto, serta jajaran penyuluh hukum Kanwil dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
Monitoring ini bertujuan untuk melihat secara langsung operasionalisasi Posbankum Desa sebagai garda terdepan layanan hukum bagi masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu, sejalan dengan komitmen Kementerian Hukum dalam menghadirkan akses keadilan yang mudah, cepat, dan cuma-cuma hingga ke tingkat desa.
Dalam arahannya, Kakanwil Johan Manurung menegaskan bahwa Posbankum Desa tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan harus benar-benar berfungsi sebagai wadah strategis konsultasi hukum, mediasi sengketa, dan advokasi di tingkat akar rumput.
“Posbankum Desa diharapkan menjadi pintu pertama penyelesaian konflik hukum di masyarakat, sehingga tidak semua permasalahan harus berujung ke pengadilan. Peran paralegal dan perangkat desa sangat penting dalam membantu warga, terutama kelompok masyarakat rentan,” ujar Johan Manurung.
Selama kunjungan, Kakanwil dan tim berdialog langsung dengan Kepala Desa Mekar Jaya Syamsudin, Kepala Desa Lalang Muhammad, paralegal Posbankum, serta aparat desa setempat. Dialog tersebut membahas pelaksanaan layanan Posbankum, tantangan di lapangan, serta upaya penguatan peran Posbankum Desa ke depan.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Babel berharap Posbankum Desa di Kabupaten Belitung Timur dapat terus aktif dan optimal dalam memberikan layanan hukum, sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan, "Kami berkomitmen untuk memastikan akses keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di desa-desa terpencil. Dengan adanya Posbankum, masyarakat bisa mendapatkan layanan hukum yang lebih dekat dan mudah diakses. Kami berharap Posbankum Desa menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan masalah hukum di tingkat desa dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat."
KANWIL KEMENKUM BABEL
