Muntok – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) melaksanakan kegiatan Pemenuhan Data Dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Triwulan IV Tahun 2025 dengan fokus pada Manajemen Risiko dan Penataan Dokumen Arsip. Kegiatan berlangsung selama dua hari, Jumat–Sabtu (7–8 November 2025), di Perpustakaan Daerah Bangka Barat dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola arsip dan manajemen risiko di lingkungan pemerintahan daerah, sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam peningkatan akuntabilitas, efisiensi, dan integritas pengelolaan dokumen negara. Kemenkum Babel menilai bahwa aspek kearsipan dan dokumentasi menjadi pilar penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kehadiran Kemenkum Babel dalam kegiatan ini diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar, bersama jajaran tim teknis terdiri dari Kepala Tim Kepegawaian, Akbar Aidul Poetra, Kepala Tim Program dan Pelaporan, Margaret Sari S, Kepala Tim Humas, RB dan TI, Sriyani Agustina, serta perwakilan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), Jabatan Fungsional Umum (JFU), dan CPNS.
Dari pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat, hadir Kepala Dinas, Farouk Yohansyah, beserta Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, Rohardi, bersama jajaran ASN, PPPK, dan tenaga honorer.
Dalam paparannya, Rohardi menjelaskan kondisi terkini pengelolaan arsip di Bangka Barat. Ia menyebutkan bahwa meskipun daerahnya menghadapi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) arsiparis—terkecil di antara kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung—Dinas tetap mampu memperoleh nilai Laporan Kinerja Daerah (LKD) dengan predikat sangat baik. Dinas juga telah menerapkan aplikasi SRIKANDI hingga Level 4 dan melaksanakan pemusnahan arsip sesuai ketentuan pada bulan sebelumnya.
Dari sisi fasilitas, Dinas Kearsipan Bangka Barat telah memiliki depo arsip dua lantai dengan akses terbatas serta ruang podcast untuk mendukung kegiatan edukasi publik. Namun, Rohardi mengungkapkan masih terdapat kendala dalam pengajuan sarana dan prasarana (sarpras) karena sebagian besar usulan pengadaan mengalami pencoretan pada proses perencanaan daerah.
Ia juga menyoroti tantangan terbesar dalam pengelolaan arsip, yaitu masih banyak desa yang belum memiliki sistem kearsipan memadai. Oleh karena itu, setiap desa di Bangka Barat diwajibkan untuk menyiapkan ruangan khusus records center dan menetapkan pejabat penanggung jawab melalui surat keputusan (SK). Menurutnya, keberhasilan pengelolaan arsip hanya dapat dicapai melalui sinergi lintas sektor dan perhatian serius terhadap keamanan dokumen dari berbagai risiko kerusakan atau kehilangan.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kemenkum Babel, N.A. Triandini Oscar, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara arsiparis, pejabat pengelola, dan tim reformasi birokrasi dalam memperkuat manajemen arsip di tingkat daerah. Ia menekankan bahwa pengisian kuesioner kearsipan menjadi instrumen penting dalam menilai kondisi faktual lapangan sebagai dasar penyusunan rekomendasi bagi pemerintah pusat.
“Kegiatan ini bukan sekadar evaluasi, tetapi langkah konkret dalam mengidentifikasi risiko kelembagaan dan memperkuat sistem kearsipan agar selaras dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kami juga melihat potensi pengembangan aplikasi kearsipan terintegrasi melalui koordinasi antara Humas, RB, dan TI Kanwil di masa mendatang,” ungkap Triandini.
Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi Kemenkum Babel untuk melakukan benchmarking terhadap inovasi pengelolaan arsip di Bangka Barat, sekaligus mengidentifikasi peluang penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dalam penerapan manajemen risiko berbasis data.
Menutup kegiatan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bangka Barat, Farouk Yohansyah, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan transformasi menuju arsip digital terintegrasi. Ia menyampaikan bahwa pada tahun mendatang seluruh layanan kearsipan di Bangka Barat akan diarahkan secara penuh pada sistem digital sebagai bagian dari visi besar modernisasi administrasi publik.
“Kami siap beralih menuju arsip digital agar seluruh pelayanan publik lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Transformasi ini juga merupakan bentuk tanggung jawab kami untuk menjaga memori kolektif daerah sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang berbasis data,” tuturnya.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, dalam pernyataannya menyampaikan apresiasi atas langkah kolaboratif antara Kemenkum Babel dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam memperkuat tata kelola arsip. Ia menilai kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kanwil dalam mendukung implementasi manajemen risiko dan penguatan governance yang akuntabel.
“Penataan arsip dan manajemen risiko bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bagian dari reformasi birokrasi yang memastikan setiap keputusan organisasi berbasis pada data yang terverifikasi. Kanwil akan terus mendorong kolaborasi lintas instansi agar sistem kearsipan kita menjadi lebih modern, aman, dan bermanfaat bagi publik,” pungkas Johan Manurung.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Babel menegaskan komitmennya untuk terus mengawal peningkatan kualitas tata kelola arsip dan penerapan manajemen risiko di seluruh wilayah kerja, sebagai bagian dari implementasi Rencana Kerja Tahunan Triwulan IV Tahun 2025 serta dukungan terhadap agenda nasional reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik.
KANWIL KEMENKUM BABEL
