Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menerima kunjungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan pada Senin (19/01/2026) di Lobi Kantor Wilayah. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi antaranggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), khususnya terkait pelaporan kinerja JDIH melalui aplikasi E-Report JDIHN sebagai instrumen penilaian kinerja Anggota JDIHN Tahun 2026.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Ami Prionggo beserta Pengelola JDIH Setda Pemkab Bangka Selatan Meino. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Johan Manurung diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh yang diwakili oleh Penyuluh Hukum Ahli Pertama selaku Pengelola JDIH Kanwil Kemenkum Babel, Fajar Husein.
Dalam pertemuan tersebut, Kanwil Kemenkum Babel menyampaikan kebijakan pelaporan dan indikator penilaian kinerja Anggota JDIHN Tahun 2026 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012. Penilaian kinerja JDIHN menitikberatkan pada empat variabel utama, yakni pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, aksesibilitas informasi hukum yang mudah dan cepat, integrasi dan sinkronisasi dokumen hukum pada sistem nasional JDIHN, serta pengembangan JDIH dalam rangka peningkatan kualitas layanan hukum kepada masyarakat.
Selain pemaparan kebijakan, dilakukan pula pembahasan teknis terkait mekanisme pengisian dan unggah data dukung pada aplikasi E-Report JDIHN. Data dukung tersebut meliputi kelengkapan peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya, kesesuaian metadata dan abstrak peraturan dengan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum, diseminasi produk hukum melalui berbagai media, serta ketersediaan sistem informasi JDIH yang terintegrasi dengan laman nasional jdihn.go.id.
Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pelaporan JDIH, baik dari sisi teknis pengelolaan dokumen, pembaruan konten, maupun penguatan layanan informasi hukum. Kanwil Kemenkum Babel mendorong agar Pengelola JDIH di daerah terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pengelolaan JDIH secara berkelanjutan, sejalan dengan upaya reformasi hukum dan peningkatan literasi hukum masyarakat.
Melalui kegiatan koordinasi ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman antara Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam pelaksanaan pelaporan kinerja JDIH. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu mendorong terciptanya pengelolaan JDIH yang profesional, terintegrasi, dan akuntabel, sehingga layanan dokumentasi dan informasi hukum dapat diakses secara luas, mudah, dan berkualitas oleh masyarakat.
KANWIL KEMENKUM BABEL
