Pangkalpinang, 4 Maret 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) mengikuti kegiatan Rapat Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (04/03).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar, bersama jajaran, di antaranya Auditor Madya M.H. Kesuma Negara, Katim Humas Sriyani Agustina, JFT Pranata Komputer Ahli Pertama, serta CPNS Pranata Komputer.
Rapat teknis ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya dalam memastikan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi berjalan secara terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan pemaparan mengenai pentingnya Reformasi Birokrasi sebagai instrumen strategis dalam mendorong perubahan sistem pemerintahan menuju birokrasi yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Reformasi Birokrasi juga menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Auditor Madya M.H. Kesuma Negara selaku Koordinator Reformasi Birokrasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dalam paparannya menekankan pentingnya kualitas dan kesesuaian data dukung yang disampaikan oleh setiap satuan kerja dalam proses evaluasi Reformasi Birokrasi. Ia menegaskan bahwa satuan kerja tidak hanya dituntut untuk melengkapi dokumen administrasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap eviden yang diunggah benar-benar mencerminkan implementasi Reformasi Birokrasi secara nyata di unit kerja masing-masing.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level instansional meliputi penetapan Road Map Reformasi Birokrasi, penyusunan rencana aksi melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT), pengelolaan pelaksanaan rencana aksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta penyusunan rencana aksi tindak lanjut terhadap hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Tahapan tersebut menjadi kerangka kerja utama dalam memastikan Reformasi Birokrasi berjalan secara berkelanjutan dan terukur.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung menyampaikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi merupakan langkah penting dalam memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas kinerja, penguatan sistem pengelolaan organisasi, serta optimalisasi pelayanan hukum kepada masyarakat.
Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Babel diharapkan dapat semakin memperkuat implementasi Reformasi Birokrasi di tingkat wilayah, sekaligus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan publik di bidang hukum.
Kanwil Kemenkum Babel
