Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin (23/02/2026) di Ruang Kerja Kepala Kantor Wilayah. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis dalam menjajaki penguatan kolaborasi berbasis data untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Audiensi diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Adi Riyanto, serta Kepala Bidang Pelayanan AHU M. Bang Bang. Dari pihak BPS Babel hadir Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sugeng Arianto, Ketua Tim Kerja Distribusi Yustina Ambarsari, serta Ketua Tim Kerja Humas Eka Pattinama.
Dalam sambutannya, Johan Manurung menyampaikan apresiasi atas kunjungan BPS Babel serta menegaskan bahwa audiensi ini bertujuan memperkuat koordinasi dan menggali peluang kerja sama strategis yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kedua instansi. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan data statistik yang valid dan terukur dalam mendukung perumusan kebijakan maupun peningkatan layanan.
Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sugeng Arianto, menyampaikan apresiasi atas sambutan Kanwil serta memaparkan struktur organisasi, ruang lingkup tugas, dan fungsi BPS, termasuk peran strategis bidang distribusi dan pelayanan informasi statistik dalam mendukung kebutuhan data sektoral.
Dalam diskusi, kedua pihak mengidentifikasi sejumlah potensi kerja sama. Di antaranya pemanfaatan data statistik BPS untuk mendukung layanan Kekayaan Intelektual, khususnya dalam pemetaan potensi UMKM, ekonomi kreatif, dan kerajinan lokal di Bangka Belitung. Data tersebut dinilai penting untuk mendorong perlindungan dan pengembangan Kekayaan Intelektual berbasis potensi daerah.
Selain itu, dibahas pula penggunaan data kelembagaan dan sosial-demografi untuk mendukung peningkatan kualitas layanan Administrasi Hukum Umum (AHU). Pendekatan berbasis data diharapkan mampu memperkuat analisis kebutuhan layanan serta meningkatkan efektivitas kebijakan pelayanan.
Kedua instansi juga membuka peluang penyelenggaraan kegiatan bersama, seperti sosialisasi, knowledge sharing, maupun penyusunan profil data tematik sesuai kebutuhan Kanwil. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan informasi dan penyusunan kebijakan berbasis evidence-based policy.
Pembahasan turut menyoroti kemungkinan pertukaran data yang diperlukan untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi, dengan tetap mematuhi kerangka Satu Data Indonesia serta mekanisme resmi permintaan data sesuai ketentuan BPS.
BPS Babel menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti rencana kerja sama melalui koordinasi teknis, termasuk penunjukan focal point, penyusunan daftar kebutuhan data prioritas, serta perencanaan use case pemanfaatan data guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kemenkum.
Kakanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung menyampaikan bahwa kolaborasi berbasis data merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih akurat, responsif, dan terukur. “Penguatan pelayanan harus ditopang oleh data yang kredibel. Sinergi dengan BPS menjadi fondasi penting dalam mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan komunikasi serta menyusun langkah tindak lanjut yang lebih operasional guna memperkuat kolaborasi antarinstansi, khususnya dalam penguatan pelayanan berbasis data di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
KANWIL KEMENKUM BABEL
