Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Evaluasi dan Monitoring Media Sosial Kantor Wilayah pada Senin (23/02/2026) bertempat di Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari penguatan strategi komunikasi publik dan optimalisasi publikasi kinerja organisasi.
Rapat dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar, seluruh pegawai Bagian Tata Usaha dan Umum, serta perwakilan MagangHub Kementerian Ketenagakerjaan. Kegiatan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai dengan agenda utama evaluasi pengelolaan media sosial dan peningkatan kualitas publikasi.
Dalam pembahasan, ditegaskan bahwa media sosial merupakan instrumen strategis dalam membangun komunikasi dua arah antara institusi dan masyarakat. Media sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab tim kehumasan, melainkan menjadi representasi kinerja organisasi secara menyeluruh. Setiap konten yang dipublikasikan mencerminkan integritas, profesionalisme, serta capaian kerja Kantor Wilayah.
Rapat juga menyoroti pentingnya mengglorifikasi setiap berita dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Seluruh kegiatan, baik internal maupun eksternal, dipandang sebagai bagian dari kontribusi nyata organisasi dalam mendukung kebijakan nasional serta pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antarbagian agar setiap program dan aktivitas terdokumentasi serta terpublikasi secara optimal.
Selain itu, dibahas pula perlunya monitoring dan evaluasi berkala terhadap performa media sosial. Analisis terhadap jumlah tayangan, tingkat interaksi, jangkauan audiens, serta respons publik menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas strategi komunikasi yang dijalankan. Pendekatan berbasis data dinilai penting agar pengelolaan konten tidak bersifat sporadis, melainkan terencana dan terukur.
Kakanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung menyampaikan bahwa penguatan media sosial merupakan bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas publik. “Media sosial adalah etalase kinerja kita. Apa yang kita lakukan harus diketahui masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi. Karena itu, seluruh jajaran harus memiliki sense of ownership terhadap publikasi kinerja,” ujarnya.
Pada akhir rapat disimpulkan bahwa penguatan peran media sosial menjadi bagian integral dari upaya membangun citra positif institusi, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung agenda reformasi birokrasi. Seluruh jajaran diminta untuk berkomitmen aktif dalam mendukung publikasi kinerja secara konsisten, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Melalui evaluasi ini, Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung optimistis strategi komunikasi publik yang lebih sistematis dan adaptif akan semakin meningkatkan eksistensi serta kontribusi organisasi di tengah masyarakat.
KANWIL KEMENKUM BABEL
