Jakarta - Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas, berjumpa dengan Duta Besar (Dubes) Republik Arab Mesir, Yasser Elshemy, Selasa (27/05/2025). Pertemuan ini membahas beberapa bidang kerja sama kedua negara, termasuk pembahasan tentang apostille dan kekayaan intelektual.

Menkum Supratman mengajak Mesir untuk berpartisipasi dalam konferensi apostille sehingga pengesahan dokumen kedua negara dapat lebih mudah dilaksanakan. Ia mengatakan bahwa terdapat WNI yang berada di Mesir, di antaranya untuk menempuh pendidikan. Sehingga layanan apostille sangat dibutuhkan untuk pengesahan dokumen bagi kepentingan warga kedua negara.

“Ada warga kami yang bersekolah di luar negeri, termasuk di Mesir. Layanan apostille sangat dibutuhkan untuk pengesahan dokumen mereka. Dan sebaliknya, akan memudahkan warga negara Mesir yang membutuhkan pengesahan dokumen untuk ke Indonesia,” kata Supratman di ruang kerjanya.

Selain itu, Menkum juga meminta dukungan dari Republik Arab Mesir agar Indonesia dapat menjadi anggota Hague Conference on Private International Law (HCCH), mengingat Mesir sudah menjadi anggota dalam HCCH terlebih dahulu. HCCH merupakan organisasi internasional yang menghasilkan instrumen hukum multilateral sehingga menolong anggota-anggotanya dalam mengembangkan hukum nasional dan internasional.

Indonesia belum menjadi anggota HCCH, namun Indonesia telah menjadi salah satu “connected parties” di HCCH untuk Konvensi Apostille.

“Indonesia sedang bermohon untuk menjadi anggota dari HCCH dan Service Convention. Kami berharap Mesir dapat mendukung kami (Indonesia) dalam keanggotaan tersebut,” ujar Supratman.

Lebih lanjut, Menkum membahas terkait dengan peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Mesir dalam perayaan hubungan diplomatik kedua negara dalam berbagai bidang. Pemerintah Indonesia dan Republik Arab Mesir akan merayakan 80 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Oleh karena itu, Supratman mendorong kerja sama ekonomi dan perdagangan pada produk-produk yang memiliki nilai kekayaan intelektual.

“Kami mendukung pemasaran produk-produk terutama yang bernilai Kekayaan Intelektual (KI). Namun sampai dengan saat ini, kerja sama Indonesia dengan Mesir dalam bidang KI belum tertuang dalam perjanjian kerja sama sehingga kami mendorong agar dapat dilaksanakan perjanjian tersebut dalam waktu dekat,” ucapnya.

Kerja sama perdagangan Indonesia-Mesir mencakup berbagai produk agrikultural, mulai dari kelapa sawit, buah-buahan serta sayur-sayuran. Perjanjian kerja sama dengan Mesir dalam bidang kekayaan intelektual akan meningkatkan nilai ekonomis dari produk-produk geografis Indonesia tersebut.

Pria kelahiran Sulawesi ini percaya bahwa kerja sama dengan Mesir akan membawa dampak positif bagi kedua negara, mulai dari bidang hukum, pendidikan hingga ekonomi. Menyambut baik diskusi dengan Menkum, Dubes Republik Arab Mesir, Yasser Elshemy juga menyampaikan bahwa Mesir akan terus membuka peluang kerja sama dengan Indonesia dalam berbagai bidang.

“Indonesia dan Mesir memiliki hubungan diplomatik yang baik selama 80 tahun. Kami berharap agar kita dapat berdiskusi lebih rutin dalam membahas berbagai layanan-layanan yang ada di Kementerian Hukum untuk kerja sama di masa depan,” kata Yasser Elshemy.

Indonesia dan Mesir telah bekerja sama baik dalam berbagai bidang mulai dari hukum hingga ekonomi, termasuk ekspor-impor kelapa sawit, kurma hingga spare-part kendaraan. Indonesia sendiri telah terkenal memiliki produk unggulan seperti Kelapa Sawit yang digunakan Mesir di banyak sektor. Melalui kerja sama dengan Mesir, Indonesia dapat memasarkan produknya hingga ke Eropa, Afrika, dan jazirah Arab.

Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menyusul akan diberlakukannya KUHP Nasional pada Januari 2026 mendatang. Untuk merumuskan formulasi KUHAP yang terbaik, Kementerian Hukum (Kemenkum) melibatkan koalisi masyarakat sipil dalam penyusunannya.

Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, mengatakan pemerintah ingin mendengar masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk koalisi masyarakat sipil, agar KUHAP yang terbentuk benar-benar mewakili kepentingan seluruh warga Indonesia.

“Saat ini kami akan akan banyak mendengar masukan untuk mencari formulasi terbaik dari RUU KUHAP. Masukan dari teman-teman koalisi masyarakat sipil, Kementerian/Lembaga akan sangat menentukan KUHAP,” ujar pria yang dikenal dengan nama Eddy ini dalam acara Rapat Koordinasi dan Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah di Hotel JS Luwansa, Selasa (27/5/2025).

Eddy menjelaskan bahwa pemerintah ingin agar KUHAP yang baru dapat mewujudkan ‘due process of law’ yaitu proses hukum yang adil. ‘Due process of law’ akan memberikan jaminan bahwa hukum tidak ditegakkan secara semena-mena atau tanpa kepastian.

“Dalam rangka perlindungan hak asasi manusia terhadap upaya paksa, baik yang dilakukan terhadap tersangka dan terdakwa, maka perlu kita rumuskan KUHAP yang dapat menjadikan due process of law sebagai kenyataan,” ucapnya.

Dalam rapat koordinasi ini, hadir lima lembaga sebagai perwakilan dari koalisi masyarakat sipil. Mereka adalah Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), dan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP).

Perwakilan ICJR, Maidina Rahmawati, mengungkapkan bahwa koalisi masyarakat sipil menyuarakan sembilan isu krusial yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU KUHAP. Salah satunya adalah ‘judicial scrutiny’ atau pengawasan oleh pengadilan. Koalisi masyarakat sipil memandang perlunya mekanisme pengawasan oleh pengadilan dan ketersediaan forum komplain untuk pelanggaran prosedur penegakan hukum oleh aparat.

“Kami harapkan judicial scrutiny dapat masuk ke KUHAP ini agar ada pengawasan yudisial dan memperkuat checks and balances dalam sistem peradilan pidana kita,” kata Rahmawati.

Selanjutnya, koalisi masyarakat sipil juga mendukung upaya paksa berdasarkan perlindungan hak asasi manusia, yang meliputi habeas corpus, alasan yang cukup, izin pengadilan, serta tambahan bentuk upaya paksa.

Isu krusial lain yang difokuskan oleh koalisi masyarakat sipil adalah jaminan tindak lanjut laporan pidana; syarat, mekanisme, dan akuntabilitas teknik investigasi khusus; penguatan advokat; sistem hukum pembuktian; asas peradilan terbuka untuk umum dan pembatasan sidang elektronik; mekanisme penyelesaian perkara di luar persidangan; serta jaminan pemenuhan hak tersangka, saksi, dan korban.

Selain koalisi masyarakat sipil, Kemenkum turut menghadirkan pemangku kepentingan lainnya yaitu advokat, kementerian dan lembaga negara terkait, dan para tenaga ahli yang berdiskusi dalam kelompok kerja untuk menghasilkan analisis serta usulan penyempurnaan KUHAP, baik dalam aspek substansi maupun teknis penyusunan.

Adapun kegiatan rapat koordinasi ini merupakan bentuk komitmen Kemenkum terhadap pemenuhan prinsip meaningful participation dalam proses legislasi, yaitu dengan memastikan terpenuhinya tiga hak partisipasi publik: hak untuk didengar (right to be heard), hak agar pendapat dipertimbangkan (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan (right to be explained).

Dengan kolaborasi lintas sektor yang inklusif dan konstruktif, Kemenkum optimis RUU KUHAP dapat menghadirkan sistem hukum acara pidana yang modern, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap tahap proses peradilan.

Pangkal Pinang – 27 Mei 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) mengikuti kegiatan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Srikandi, yang dilaksanakan pada Selasa, 27 Mei 2025, pukul 09.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memperkuat penggunaan aplikasi Srikandi dalam pengelolaan arsip dan surat di lingkungan Kanwil Kemenkum Babel. Kegiatan ini dilakukan secara daring melalui Zoom dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, baik dari internal Kanwil Kemenkum Babel maupun perwakilan Biro Umum Sekretariat Jenderal.

Kegiatan ini dihadiri oleh tim Arsiparis, ASDMA, dan PIC Aplikasi Srikandi dari masing-masing bidang di Kanwil Kemenkum Babel. Narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Dedy Saputra, Arsiparis Ahli Muda dari Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, yang memaparkan langkah-langkah teknis dalam penggunaan aplikasi Srikandi untuk pengelolaan surat dan arsip. Selain itu, peserta yang hadir juga mencakup para Analis SDM Aparatur, Analis Hukum, dan Penyuluh Hukum dari berbagai bidang di Kanwil Kemenkum Babel.

Sosialisasi ini dimulai dengan pembahasan mengenai pemenuhan data dukung B06, yakni penggunaan aplikasi Srikandi dan E-Arsip. Dedy Saputra menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Babel perlu memenuhi sejumlah target kinerja terkait surat masuk, surat keluar, pemberkasan, dan disposisi surat. Lebih lanjut, dibahas juga tentang tata cara untuk menerima surat masuk, mengirim surat keluar, mendisposisi surat, serta melakukan pemberkasan surat. Ditekankan pula bahwa untuk mencapai target kinerja B09, penting untuk segera melaksanakan pemusnahan arsip yang sudah memenuhi syarat.

Kegiatan ini menghasilkan beberapa capaian penting:

1. Kanwil Kemenkum Babel telah mencapai target kinerja B06 terkait penggunaan aplikasi Srikandi dan E-Arsip.

2. Usulan pemusnahan arsip telah disetujui oleh ANRI, dan pemusnahan arsip akan dilakukan secara daring (via Zoom).

3. Sosialisasi penggunaan aplikasi Srikandi berjalan dengan lancar dan memberikan pemahaman yang jelas tentang pengelolaan arsip dan surat secara digital.

Kegiatan ini penting karena penggunaan aplikasi Srikandi dan E-Arsip merupakan bagian dari transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan surat dan arsip di lingkungan Kementerian Hukum. Dengan penggunaan aplikasi ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat proses administrasi, serta memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Belanja Negara (RKBN).

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkal Pinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh didampingi oleh Ketua Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan Hukum melaksanakan koordinasi ke Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD) dalam rangka percepatan pelaksanaan program koperasi desa/kelurahan merah putih serta pendampingan pengunggahan data dukung penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025. Selasa, 27 Mei 2025.

Dalam koordinasi tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk mendorong Pemerintah Kab/Kota se-Bangka Belitung untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih salah satunya penyusunan instrumen regulasi yang dibutuhkan yakni Ranperkada tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Feri menegaskan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung siap untuk melakukan percepatan fasilitasi pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan Ranperkada tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam 1 hari kerja.

Bahwa berdasarkan Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil mendapatkan skor akhir 97,48 dari 100 dan dikategorikan AA (Istimewa) sedangkan Pemerintah Kota Pangkal Pinang memperoleh skor 96.52 kategori AA (Istimewa).

Rahmat Feri Pontoh mengharapkan, Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk segera memperbaiki catatan terhadap hasil evaluasi penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024, sehingga nilai pada beberapa variabel bisa dioptimalkan dengan harapan perolehan nilai Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 bisa meningkat.

Pj. Sekretaris Daerah Fery Afrianto menyambut baik koordinasi tersebut, beliau menyampaikan dukungannya terkait pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta penilaian Indeks Reformasi Hukum, khususnya untuk variabel I mengenai tingkat koordinasi dalam rangka harmonisasi produk hukum daerah, harapannya nilai Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung dapat meningkat.

Fery Afrianto menambahkan perlu adanya persamaan persepsi dan pemahaman dalam pembentukan produk hukum, diharapkan melalui harmonisasi dapat menciptakan produk hukum (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang berkualitas serta bersifat aplikatif di lapangan.

Dalam kesempatan yang berbeda, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan menyambut baik koordinasi dan kerja sama melalui nota kesepakatan yang diajukan oleh Kanwil Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung, diharapkan melalui nota kesepakatan tersebut bisa memperkuat kerja sama, terutama dalam pembentukan produk hukum daerah, yang masuk dalam salah satu variabel I penilaian Indeks Reformasi Hukum.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Achmad Subekti menyambut baik koordinasi yang dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung, beliau memberikan apresiasi atas pendampingan dari Kantor Wilayah pada kegiatan penilaian Indeks Reformasi Hukum Kota Pangkal Pinang, sehingga diperoleh skor 96.52 dengan kategori AA (Istimewa).

Bahwa terkait catatan hasil penilaian IRH Tahun 2024 akan menjadi atensi dan perhatian bagi Pemkot Pangkal Pinang, untuk memperbaiki data dukung dan mengoptimalkan pada penilaian pada variabel I dan II sehingga perolehan nilai Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 ini bisa meningkat.

Kemudian, beliau menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Bagian Hukum melaksanakan koordinasi dengan Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM serta stakeholder lainya untuk segera menindaklanjuti dan melakukan percepatan terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kaitanya dengan penyiapan Ranperkada Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Kanwil Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mengharapkan melalui koordinasi tersebut, Kantor Wilayah bersama Pemerintah Daerah dapat memperkuat sinergi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat mendukung percepatan program-program prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Asta Cita.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkal Pinang – Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya dalam pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melalui Divisi Pelayanan Hukum mengikuti Webinar Nasional Layanan Jaminan Fidusia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kemenkum RI, Selasa, 27 Mei 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, didampingi Kepala Bidang AHU, M. Bangbang, serta jajaran bidang AHU lainnya.

Webinar dibuka oleh Direktur Perdata, Henry Sulaiman. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pendaftaran jaminan fidusia merupakan syarat mutlak agar sah secara hukum serta memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Ditjen AHU terus melakukan berbagai langkah peningkatan layanan, antara lain melalui digitalisasi pendaftaran, penghapusan sertifikat tidak aktif, dan perluasan akses bagi notaris.

“Sinergi antara Ditjen AHU, kantor wilayah, pemangku kepentingan, dan masyarakat sangat penting dalam mendukung optimalisasi sistem jaminan fidusia,” ujarnya.

Kasubdit Layanan Hukum Perdata, Endah Widyaningsih, dalam paparannya menjelaskan bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, di mana objek tetap dikuasai oleh pemilik. Sementara itu, jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak (berwujud maupun tidak berwujud) atau benda tidak bergerak tertentu yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.

Ia menekankan pentingnya pendaftaran jaminan fidusia, yang memberikan sejumlah manfaat, antara lain: Menyediakan informasi publik terkait objek jaminan; Memberikan hak preferen bagi penerima fidusia; Mempermudah serta menjamin proses eksekusi jika terjadi wanprestasi.

Endah juga menyoroti pentingnya proses penghapusan jaminan fidusia guna mencegah fidusia ganda dan menjaga akurasi data secara nasional.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Bidang TI, Asep, memaparkan bahwa sejak 5 Maret 2013, layanan fidusia telah dilakukan secara elektronik berdasarkan Permenkum Nomor 10 Tahun 2013. Layanan ini mencakup proses pendaftaran, perubahan, perbaikan data, pengunduhan sertifikat, dan penghapusan.

Melalui kegiatan ini, seluruh kantor wilayah diharapkan semakin memahami bahwa penerima fidusia harus memastikan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris telah didaftarkan secara resmi. Hal ini penting untuk menjamin hak-hak hukum yang melekat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Partisipasi Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung dalam webinar ini menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kebijakan nasional untuk menghadirkan layanan hukum yang transparan, efektif, dan berbasis teknologi. Kolaborasi yang erat dengan Ditjen AHU diharapkan dapat mendorong sistem jaminan fidusia menjadi lebih optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkal Pinang – 27 Mei 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) mengikuti kegiatan Rapat Tindak Lanjut Usulan Belanja Modal Kantor Wilayah Tahun Anggaran 2026, yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, 27 Mei 2025, pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan kesesuaian usulan belanja modal dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum.

Rapat dibuka oleh Febri Mujiono, Kepala Bagian Program dan Anggaran Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, yang memberikan arahan terkait restrukturisasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian. Febri menyampaikan bahwa usulan belanja modal harus memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan tentunya sesuai dengan prioritas yang telah disetujui.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Babel, N.A. Triandini Oscar, bersama jajaran Tim Keuangan dan BMN Kanwil Kemenkum Babel, serta perwakilan dari Biro Perencanaan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum.

Salah satu pembahasan utama dalam rapat adalah usulan belanja modal untuk Tahun Anggaran 2026, yang meliputi pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan fasilitas perkantoran, dan penambahan nilai gedung dan bangunan. Usulan tersebut juga mencakup permohonan tambahan untuk renovasi Balai Pengayoman, agar sesuai dengan standar layanan publik dan ramah terhadap hak asasi manusia (HAM).

Selanjutnya, Sigit PN, Fungsional dari Biro Perencanaan, memaparkan rincian tindak lanjut untuk usulan belanja modal Tahun 2025. Ia menekankan pentingnya penyusunan anggaran yang sesuai dengan Rencana Kerja dan Belanja Kementerian Negara (RKBMN) yang telah disetujui oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh usulan belanja modal yang disampaikan dapat dipertimbangkan secara cermat dan disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan, dengan tetap menjaga keberlanjutan dan kualitas pelayanan publik.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkal Pinang – 27 Mei 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) melaksanakan kegiatan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap empat Rancangan Produk Hukum Daerah (Ranperda/Raperkada) yang berasal dari Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 27 Mei 2025, di Kantor Wilayah Kemenkum Babel, yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait secara langsung dan virtual.

Rapat pengharmonisasian ini bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan produk hukum daerah yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memastikan kelancaran proses penyusunan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada). Adapun keempat Rancangan Produk Hukum Daerah yang dibahas adalah:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame

2. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD 2025

3. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

4. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Rumah Susun

Dalam sambutannya, Rahmat Feri Pontoh, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Babel, menegaskan bahwa kegiatan harmonisasi ini merupakan bagian dari implementasi amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Feri berharap, kegiatan ini dapat menghasilkan kesepakatan yang solid baik dalam aspek substansi maupun teknik penyusunan, sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Feri juga menyoroti pentingnya peran Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan menyarankan agar Pemkot segera menyusun regulasi tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang juga dapat menjadi salah satu produk hukum daerah.

Dari hasil rapat pengharmonisasian terhadap empat Rancangan Produk Hukum Daerah ini, dua rancangan yaitu Raperkada tentang Perubahan RKPD 2025 dan Raperkada tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disepakati dan ditandatangani untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, dua rancangan lainnya, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame dan Raperkada tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Rumah Susun, perlu diformulasikan ulang oleh perangkat daerah pemrakarsa karena tidak tercapai kesepakatan bersama terkait materi muatan.

Dalam kesempatan tersebut, Akhmad Subekti, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkot Pangkal Pinang, memberikan apresiasi tinggi kepada Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Babel atas bantuan yang diberikan dalam proses harmonisasi rancangan produk hukum daerah. Akhmad berharap, dengan dilaksanakannya kegiatan ini, produk hukum yang dihasilkan dapat lebih aplikatif dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu menjawab kebutuhan di lapangan.

Hadir dalam rapat tersebut dari Kanwil Kemenkum Babel, Kepala Divisi P3H, Rahmat Feri Pontoh, Ketua Tim Kerja Harmonisasi, Muhamad Iqbal, Sekretaris Tim Kerja Siti Latifah, serta beberapa JFT Perancang Madya, JFT Perancang Muda, dan JFT Perancang Pertama, yang secara aktif berkontribusi dalam proses pengharmonisasian. Dari Pemerintah Kota Pangkal Pinang, hadir Akhmad Subekti, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, beserta perwakilan perangkat daerah terkait.

KANWIL KEMENKUM BABEL

JAKARTA – Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo (Kemenkum) mengatakan pihaknya tengah berhasil memproses permohonan naturalisasi untuk empat orang pemain sepak bola perempuan dari negara Belanda yang memiliki darah Indonesia yaitu Emily Julia Frederica Nahon, Felicia Victoria de Zeeuw, Iris Joska de Rouw, Isa Guusje Warps. Pembahasan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 4 (Empat) orang asing itu dilakukan dengan alasan telah berjasa kepada Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia sesuai ketentuan pasal 20 Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2006.

‘’Sekarang tinggal permohonan persetujuan yang telah diajukan ke Komisi XIII DPR RI terhadap pemberian Kewarganegaraan bagi ke empat atlet’’ kata Widodo, Senin 26/0525

Dia menjelaskan bahwa permohonan pewarganegaraan yang diajukan telah memenuhi pemeriksaan dan penelitian oleh tim pemeriksa dan peneliti pemberian kewarganegaraan (TP3K) yang terdiri dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Badan Intelijen Negara dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Lanjutnya, usulan pemberian kewarganegaraan kepada para atlet sepak bola wanita tersebut sangat dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia dalam rangka mempersiapkan agenda kompetisi AFC Women’s Asian Cup Qualifiers 2026, ASEAN Women’s Championship 2025- 2029, Match Day 2025 – 2029, SEA Games 2025-2029, FIFA Women’s World Cup 2027 Qualifiers, FIFA Women’s Word Cup 2031.

‘’Usulan pemberian kewarganegaraan kepada para atlet sepak bola wanita tersebut sangat dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia dalam rangka mengikuti AFC Women’s Asian Cup Qualifiers 2026, ASEAN Women’s Championship 2025- 2029, Match Day 2025 – 2029, SEA Games 2025-2029, FIFA Women’s World Cup 2027 Qualifiers, FIFA Women’s Word Cup 2031’’ jelasnya.

Ke empat Atelit yang menerima Kewarganegaraan Republik Indonesia yang merupakan keturunan Indonesia adalah:
1. Emily Julia Frederica Nahon, pemohon lahir di Oegstgeest, pada tanggal 17 Mei 2007 yang memiliki garis keturunan Indonesia dari ayah bernama Vincent Rudolf Nahon dengan nenek dari pihak ayah bernama Julie Margot Rancuret yang lahir dibogor pada tanggal 29 April 1949;
2. Felicia Victoria de Zeeuw Delft pemohon lahir di Delft, tanggal 19 Januari 2006 yang memiliki garis keturunan Indonesia dari Ibu bernama Natascha Gladys Bijkerk de Zeeuw dengan nenek dari pihak ibu Bernama Felixia Adelle Kuhuwael yang lahir diBatavia pada tanggal 22 Agustus1940;
3. Iris Joska de Rouw Rotterdam pemohon lahir di Rotterdam, tanggal 21 April 2005 yang memiliki garis keturunan Indonesia dari Ibu bernama Brigitte Antoniette Pacherin van der Heijden dengan nenek dari pihak ibu Bernama Christina Salomonson yang lahir diLumajang pada tanggal 17 Januari 1949;
4. Isa Guusje Warps Veldhoven pemohon lahir di Veldhoven, tanggal 3 Juni 2005 yang memiliki garis keturunan Indonesia dari ayah bernama Aschwin Arnoldus Jacobus Maria Warps dengan nenek dari pihak ayah bernama Fhilhomena Wilma Satine Raushop yang lahir di Padang pada tanggal 30 Desember 1949;

‘’Dengan adanya pemain keturunan atau naturalisasi yang memiliki pengalaman bermain di eropa, diharapkan dapat sekaligus memberikan transfer knowledge serta melakukan pembinaan di usia dini dan usia muda secara berjenjang’’ ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo menjelaskan dalam Rapat Dengar Pendapat antara Kemenkum dengan Komisi XIII DPR RI pada Rabu (21/5) kemarin bahwa keempat pesepak bola wanita yang diajukan oleh PSSI kini sudah dalam proses naturalisasi. Nantinya, permohonan naturalisasi ini akan dibawa ke Komisi X dan Komisi XIII guna meminta persetujuan.

“Untuk sepak bola perempuan sekarang sedang dalam proses (naturalisasi) di kami yaitu rencananya akan ada empat lagi yang harus minta persetujuan dari Komisi X maupun Komisi XIII itu antara lain saudara Iris Joska de Rouw, Felicia Victoria de Zeeuw, Isa Warps, dan Emily Julia Frederica Nahon,” tutur Widodo

Pangkal Pinang – 26 Mei 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) mengikuti kegiatan Survey Indeks Layanan Kesekretariatan secara daring, yang dilaksanakan pada Senin, 26 Mei 2025, pukul 09.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk mengukur kualitas layanan kesekretariatan di lingkungan Kementerian Hukum, yang diselenggarakan melalui aplikasi Zoom Meeting.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai penggunaan survei untuk mengukur Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Kementerian Hukum. Dua sesi penting dalam kegiatan ini diisi oleh Fanoeel Thamrin, Analis Kebijakan Ahli Muda dari Kementerian PANRB, dan Haryono, Analis Kebijakan Ahli Muda dari BSK Hukum. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Babel, N.A. Triandini Oscar, bersama jajaran Tim Humas, Tim PPL, serta Analis SDM dari Kanwil Kemenkum Babel.

Pada sesi pertama, Fanoeel Thamrin menyampaikan bahwa untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, survei kepuasan masyarakat harus dilaksanakan dengan cara yang tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memastikan tindak lanjut yang jelas dari hasil survei tersebut. "Masyarakat harus dilibatkan dalam merumuskan solusi untuk masalah yang ditemukan dalam pelayanan publik, sehingga perubahan yang dilakukan adalah perubahan substansial, bukan kosmetik," ujar Fanoeel.

Pada sesi kedua, Haryono menjelaskan secara rinci mengenai Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan (SKLK), yang merupakan instrumen untuk mengukur kualitas layanan sekretariat di lingkungan Kementerian Hukum. "Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan ini merupakan salah satu capaian kinerja Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel," katanya.

Haryono juga menjelaskan prosedur pelaksanaan survei, di mana setiap unit kerja diharapkan mengirimkan pegawai untuk menjadi PIC survei. Untuk unit kerja dengan jumlah pegawai di bawah 100 orang, 100% pegawai diwajibkan mengisi survei, sementara untuk unit kerja dengan jumlah pegawai di atas 100 orang, persentase yang wajib mengisi survei adalah 10%. Tujuan utama dari survei ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai persepsi stakeholders tentang kualitas layanan kesekretariatan di Kementerian Hukum dan mengevaluasi tingkat keberhasilan kinerja dan pelayanan kesekretariatan yang dilakukan unit kerja.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkal Pinang – 26 Mei 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) turut berpartisipasi dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Tribun Network dengan tema “Gebrakan Sang Pemimpin, Menyelamatkan Ekonomi dan Keuangan Daerah di Pulau Timah”. Seminar ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bangka Pos dan Pos Belitung, bertempat di Hotel Santika, Pangkal Pinang, pada Senin, 26 Mei 2025, dari pukul 13.00 WIB hingga selesai.

Acara yang menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka ini membahas upaya transformasi ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan timah, namun kini tengah diarahkan untuk lebih berkelanjutan dengan fokus pada sektor kelautan, perikanan, pariwisata, dan pertanian.

Dalam sesi pemaparan materi, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto, yang mewakili Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyampaikan betapa pentingnya transformasi ekonomi daerah melalui sektor-sektor yang lebih ramah lingkungan.

1. Kelautan dan Perikanan – Sektor ini memiliki potensi yang sangat besar dan menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan program budi daya perikanan dan pengolahan produk perikanan.

2. Pariwisata – Keindahan alam Pulau Bangka dan Pulau Belitung memberi peluang besar bagi sektor pariwisata, yang akan difokuskan pada pengembangan destinasi wisata, promosi, pengembangan SDM, dan pelestarian budaya lokal.

3. Pertanian – Potensi sektor pertanian yang sudah terbukti dapat meningkatkan ekonomi, seperti lada putih dan perkebunan sawit rakyat, menjadi salah satu fokus pengembangan untuk memajukan ekonomi daerah.

Plt. Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Harun Sulianto, dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan semua elemen terkait dalam mendukung pengembangan ketiga sektor tersebut. Ia juga menyatakan kesiapan Kanwil Kemenkum Babel dalam memberikan dukungan terhadap program pembangunan daerah, termasuk pembinaan hukum terkait sektor-sektor yang akan dikembangkan.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, hadir dalam acara tersebut mewakili Plt. Kepala Kanwil Kemenkum Babel, untuk memberikan dukungan dan memperkuat kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Babel dengan instansi terkait dalam menyukseskan upaya pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Kehadiran Rahmat Feri Pontoh turut menambah semangat dalam mempercepat implementasi kebijakan yang dapat mendorong kemajuan sektor-sektor unggulan yang ada di Provinsi Babel.

Selain Sekretaris Daerah Provinsi Babel, narasumber lain yang turut menyampaikan materi dalam seminar ini adalah Ketua Umum AETI, Harwendro Adetyo, Mantan Rektor UBB, Prof. Dr. Bustami Rahman, M.Sc., Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Imam Soejoedi, Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, dan Wakil Bupati Belitung, Syamsir. Mereka bersama-sama memberikan wawasan dan arahan terkait bagaimana mengoptimalkan sektor-sektor utama untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui pendekatan yang lebih berkelanjutan.

Seminar ini menjadi forum yang penting untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat segera mengimplementasikan hasil-hasil diskusi seminar ini dalam bentuk kebijakan konkret untuk mendorong kemajuan ekonomi yang lebih inklusif dan berbasis potensi lokal.

KANWIL KEMENKUM BABEL