Belitung, 21 Mei 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan masyarakat sadar hukum melalui program unggulan pelatihan paralegal dan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II dan memperluas pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan, Kepala Divisi P3H Dr. Rahmat Feri Pontoh memimpin kegiatan koordinasi ke Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPKBPMD) Kabupaten Belitung serta ke Kantor Kecamatan Tanjungpandan, Rabu (21/5).

Kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Tim Kerja BSK, Ismail, Analis Hukum Ahli Pertama Defta Fahrun Setiady, dan Penyuluh Hukum Ahli Pertama Fajar Husein. Dari pihak Dinas PPKBPMD Belitung yang menyambut Tim Kanwil yaitu fungsional Sriwarjani, Novia, dan Silvi. Adapun pada Kecamatan Tanjung Pandan, Tim Kanwil langsung ditemui oleh Camat Tanjungpandan, Sanwani, beserta perangkat kecamatan.

Dalam pertemuan tersebut, Dr. Feri menjelaskan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum saat ini sedang menyelenggarakan program Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 3–5 Juni 2025. Pelatihan ini ditujukan bagi kelompok sadar hukum (Kadarkum) yang akan berperan sebagai paralegal di Posbankum masing-masing desa dan kelurahan.

“Pelatihan ini menjadi momentum penting untuk memberikan bekal pengetahuan hukum kepada masyarakat yang nantinya akan menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan bantuan hukum nonlitigasi di desa/kelurahannya masing-masing,” ujar Feri.

Feri menambahkan bahwa hingga saat ini, baru 65 peserta yang mendaftar dari seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia berharap dukungan aktif dari Pemerintah Daerah, khususnya Dinas PPKBPMD dan Kecamatan, untuk membantu memobilisasi desa dan masyarakat agar lebih banyak yang ikut serta.
Lebih lanjut, Feri menekankan pentingnya keberadaan Posbankum Desa/Kelurahan sebagai garda terdepan penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di tingkat lokal. Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini baru terbentuk 47 Posbankum di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sementara di Kabupaten Belitung sendiri baru terdapat 5 Posbankum.

“Posbankum adalah ruang bagi masyarakat menyelesaikan masalah secara damai dan cepat tanpa harus masuk ke ranah kepolisian atau pengadilan. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga penguatan nilai musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan,” tambah Feri.

Merespons hal tersebut, perwakilan Dinas PPKBPMD Kabupaten Belitung, Sriwarjani, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan inisiatif dari Kanwil Kemenkum Babel. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah awal dengan mendorong desa-desa untuk berpartisipasi dalam pelatihan paralegal serta membentuk Posbankum di wilayah masing-masing.

“Kami akan melakukan inventarisasi data desa yang sudah membentuk Posbankum maupun yang sudah mendaftar pelatihan, agar proses pendampingan dan pembinaan lebih optimal,” kata Sriwarjani.

Senada dengan itu, Camat Tanjungpandan Sanwani juga menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Ia menilai bahwa keberadaan Posbankum sangat penting dalam membudayakan kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat kapasitas penyelesaian konflik di tingkat desa.

“Kami akan segera menyurati pemerintah desa di wilayah Kecamatan Tanjungpandan untuk mendorong pembentukan Posbankum dan partisipasi aktif dalam pelatihan paralegal. Ini adalah bentuk pelayanan langsung bagi masyarakat dan upaya kita bersama menciptakan desa sadar hukum,” ujar Sanwani.

Koordinasi ini menjadi salah satu langkah strategis Kanwil Kemenkum Babel dalam memperluas jangkauan layanan bantuan hukum berbasis masyarakat. Diharapkan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, pelaksanaan pelatihan paralegal dan pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan di Kabupaten Belitung dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kami percaya bahwa dengan kerja sama semua pihak, Posbankum akan menjadi solusi konkret atas berbagai persoalan hukum masyarakat di akar rumput,” tutup Feri.

KANWIL KEMENKUM BABEL

St. Petersburg, 21 Mei 2025 – Dalam rangkaian kunjungan kerja Menteri Hukum Republik Indonesia ke Rusia, hubungan bilateral antara kedua negara kembali diperkuat melalui pertemuan bilateral dengan Menteri Kehakiman Rusia, Konstantin Chuychenko.
 
Russia memberikan dukungan terhadap keanggotaan Indonesia pada HCCH. Saat ini Indonesia sedang dalam proses untuk menjadi anggota HCCH, suatu organisasi internasional yang mempunyai misi melakukan unifikasi progresif terhadap aturan hukum perdata internasional. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Indonesia yang saat ini sedang dalam proses pembentukan Rancangan Undang-undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025.

“Pemerintah Rusia mendung penuh keanggotaan Indonesia di HCCH dan mendukung juga Indonesia mengaksesi services convention yang merupakan bagian dari HCCH”, ujar Chuichenko Konstantin, Menteri Kehakiman Rusia.
 
Kerja sama di bidang perdata dan komersial ini, melengkapi kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Federasi Rusia yang telah dimiliki sebelumnya yaitu perjanjian bilateral bantuan timbal balik dalam masalah pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA Pidana) yang telah ditandatangani pada 13 Desember 2019 serta perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani pada 31 Maret 2023.
 
Perjanjian MLA pidana dengan Rusia telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2021 dan secara efektif telah berlaku sejak tanggal 18 Desember 2021. Adapun untuk perjanjian ekstradisi RI-Rusia saat ini sedang dalam proses ratifikasi melalui pembentukan Undang-undang. Walaupun proses ratifikasi atas perjanjian ekstradisi RI-Rusia masih berjalan, mengingat hubungan baik dan kerja sama yang telah terjalin selama ini antara Pemerintah Indonesia dan Federasi Rusia, kerja sama untuk ekstradisi antara kedua negara berjalan dengan baik. Dalam pertemuan bilateral ini dibahas perkembangan permintaan MLA dan ekstradisi antara Indonesia dan Rusia yang sedang dalam proses.
 
Pertemuan bilateral antara Menteri Hukum dan Menteri Kehakiman Rusia ini didahului dengan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (Memorandum of Understanding/MoU) bidang Non-Profit Organization atau organisasi nirlaba pada Selasa, 20 Mei 2025.
 
MoU ini merupakan media bagi kedua negara untuk membentuk  kerangka kerja sama hukum mengenai organisasi nirlaba. Rencana kerja sama ini mencakup pertukaran dokumen, pengalaman, dan informasi mengenai pendirian, pendaftaran, dan pembubaran organisasi nirlaba sesuai  dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing negara, serta penyelenggaraan  konsultasi ahli, seminar, dan lokakarya tentang topik-topik khusus yang menjadi kepentingan bersama  terkait dengan organisasi nirlaba, termasuk pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
 
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa kerja sama ini dapat mendukung peran Kementerian Hukum dalam implementasi Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Stranas TPPU dan TPPT), mengingat entitas nirlaba diakui sebagai salah satu sektor yang rentan disalahgunakan untuk tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme.
 
Diharapkan melalui kerja sama ini Kementerian Hukum, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai koordinator implementasi atas pelaksanaan MoU, mendapatkan  informasi dan mempelajari best practices untuk terus menyempurnakan sistem pendaftaran dan pengawasan organisasi nirlaba, memperkuat kapasitas nasional dalam mitigasi risiko TPPU dan TPPT di sektor nirlaba dan secara efektif berkontribusi pada pencapaian target-target dalam rencana aksi Stranas TPPU dan TPPT.
 
“Menindaklanjuti MoU terkait kerja sama di bidang hukum yang telah ditandatangani pada Mei 2023 lalu serta MoU terkait kerja sama di bidang Non-Profit Organizations yang baru saja ditandatangani kemarin, diharapkan kedepannya dapat disusun suatu work plan sebagai bentuk implementasi atas kedua MoU ini”. Tutur Supratman Andi Agtas.

Kedua pihak berkomitmen untuk menindaklanjuti kedua MoU yang telah ditandatangani melalui kerja sama di bidang-bidang yang menjadi perhatian bersama di bawah portofolio kedua Kementerian.

Bangka, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung kembali turun lapangan dalam rangka pengumpulan bahan/data Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK) Tahun 2025 dengan jenis kajian berupa Analisis Strategi Implementasi Kebijakan terhadap Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum pada Rabu, 21/05/2025.

Analisis ini ditujukan untuk menyediakan informasi mengenai kesesuaian antara pengaturan dalam Permenkumham dan praktik di Wilayah Bangka Belitung atau menilai kondisi lapangan dalam praktik Permenkumham dengan kondisi ideal yang diharapkan.

Pengumpulan data bertujuan menggali informasi, mengklarifikasi dan memperluas informasi serta mendapatkan data yang kualitatif, fleksibilitas dari sumber primer dan menilai respons atas kinerja objek analisis dan evaluasi baik dari kelompok pelaksana kebijakan maupun sasaran kebijakan melalui metode wawancara dengan pendekatan partisipatif dan terbuka, di mana para informan diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan bantuan hukum yang selama ini dijalankan. Proses wawancara berlangsung secara kondusif, komunikatif, dan didokumentasikan secara tertulis sebagai bagian dari data primer dalam kajian ini.

Tim yang dipimpin oleh Analis Hukum Ahli Muda, Poppy Rinafany didampingi Analis Hukum Ahli Pertama, Fitriyah dan Winda bertemu langsung dengan informan kelompok pelaksana kebijakan yakni Lurah Kenanga Kecamatan Sungailiat, Hari Rusman dan Kasi Bimbingan Napi/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Hardja Henradi Harfa Lapas Kls II B Sungailiat serta kelompok sasaran kebijakan yakni perwakilan WBP Lapas Kls II B Sungailiat.

Dengan adanya wawancara, Informasi yang diharapkan dihimpun dari kelompok pelaksana kebijakan mencakup berbagai aspek pelaksanaan kebijakan bantuan hukum, di antaranya:
- Ketersediaan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM),
- Ketersediaan penganggaran dan dukungan pembiayaan,
- Fasilitas sarana dan prasarana penunjang layanan,
- Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP),
- Alur proses bisnis layanan bantuan hukum, serta
- Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan.

Sedangkan Informasi yang diharapkan dihimpun dari kelompok sasaran kebijakan mencakup proses bisnis kegiatan Pemberian Bantuan Hukum.

Dalam wawancara, Lurah Kenanga menyampaikan peran dan mekanisme terkait pengalaman penyelesaian permasalahan hukum tingkat kelurahan, mekanisme penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai syarat pemberian bantuan hukum, kendala dalam penerbitan SKTM, keaslian SKTM, keterkaitan dengan DTKS, harapan terkait adanya program bantuan hukum, peningkatan penyebarluasan informasi/sosialisasi bantuan hukum, adanya agen/SDM Hukum tingkat Kelurahan untuk pemberian informasi bantuan hukum awal, kerja sama OBH dan harapan peran serta Kelurahan dalam bantuan hukum.

Ditemui ditempat berbeda, Kasi Bimbingan Napi/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lapas Kls II B Sungailiat, Hardja Henradi Harfa menyampaikan peran pihak Lapas hanya dalam memberi akses fasilitatif OBH untuk pemberian proses bantuan hukum terhadap klien WBP yang mengajukan upaya hukum lebih lanjut seperti PK, atau pun masih dalam proses hukum terhadap tahanan.

Namun pihak Lapas tidak terlibat langsung dan tidak memiliki data WBP yang mendapatkan bantuan hukum, perlunya peningkatan sosialisasi bantuan hukum baik dari OBH dan Kanwil serta perlu kerja sama dengan OBH sehingga adanya keterlibatan peran serta Lapas dalam Bantuan Hukum terutama terkait adanya amanah di Juklak bahwa perlu diketahuinya data/informasi atas SKTM WBP dalam mengajukan bantuan hukum. Kegiatan dilanjutkan dengan wawancara terhadap klien bantuan hukum (WBP) terkait pengalaman, mekanisme, kendala dalam proses bantuan hukum yang diterima.

Data yang diperoleh akan menjadi bahan utama dalam penyusunan laporan analisis strategi implementasi kebijakan disertai rekomendasi ke stakeholder terkait yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan mutu layanan bantuan hukum di daerah.

Terpisah, Kakanwil Harun Sulianto mengapresisasi kegiatan analisis strategi implementasi kebijakan di wilayah sebagai langkah positif dalam memastikan pelaksanaan Permenkumham di wilayah diterapkan secara efektif sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

"Hasil evaluasi ini agar dimanfaatkan untuk penyempurnaan strategi implementasi kebijakan, sehingga kebijakan yang ditetapkan berhasil mencapai tujuan atau perubahan yang diinginkan," ujar Harun Sulianto.

Dengan demikian, analisis strategi implementasi kebijakan di wilayah tidak hanya ditujukan untuk memotret dampak atau efek dari kebijakan terhadap masyarakat, melainkan juga dilakukan untuk menilai kualitas dalam pelaksanaan dari kebijakan dijajaran Kanwil Kemenkum Bangka Belitung," lanjut Harun.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Belitung Timur (20/05/2025), Analis KI Kantor Wilayah Kep. Bangka Belitung, lakukan pemetaan potensi produk unggulan daerah dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Kabupaten Belitung Timur. Untuk mendorong percepatan perlindungan kekayaan intelektual sebagai produk unggulan daerah, Kantor Wilayah Kep. Bangka Belitung melalui Bidang Kekayaan Intelektual mengunjungi Kantor Dinas Tenaga Kerja, KUKM, Bapelitbangda, dan Dinas Pertanian Kabupaten Belitung Timur.

Tim Analis KI Kemenkum Kep. Babel, Marlinda dan Ektha Dwiarny melakukan kunjungan koordinasi ini untuk mendorong daya saing produk unggulan daerah melalui permohonan merek. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan merek produk unggulan daerah yang ada di Kabuaten Belitung Timur. Kegiatan pemetaan potensi produk unggulan daerah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual dan mendorong daya saing produk lokal di pasaran nasional hingga internasional.

Dalam pertemuan dengan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Belitung Timur, Abdul Rochim menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha keripik sukun Manggar dengan membentuk kelompok usaha yang berpotensi menjadi produk unggulan daerah.

Sementara itu, Kepala Bidang Litbangda, K.A. Mohd. Tsahrir Jayakusuma menginformasikan bahwa Bapelitbangda sedang bekerjasama dengan BRIN untuk melakukan pemetaan terkait potensi produk unggulan daerah. "Saat ini potensial produk-produk unggulan masih tersebar di berbagai dinas seperti Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kami masih memerlukan analisis data ke dinas-dinas terkait dalam penentuan produk unggulan daerah," jelasnya.

Kemudian, dari sektor pertanian, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Belitung Timur, Heru Indramarta mengatakan bahwa terdapat beberapa hasil inovasi yang sudah di PKS kan untuk mengangkat potensi KIK. Untuk komoditas pertanian, Kabupaten Belitung Timur memiliki hasil alam seperti ganyong, gula aren/kirik, dan buter/keladi yang berpotensi menjadi produk unggulan dan dicatatkan sebagai KIK.

Dalam kesempatan lain, Tim Analis KI Kanwil Kemenkum Kep. Babel juga memberikan pendampingan dan memberikan layanan konsultasi KI bagi pelaku usaha terkait sertifikat merek, pendaftaran merek, dan pengecekan pangkalan data kekayaan intelektual di Kantor Bupati Belitung Timur. Layanan ini diberikan usai sosialisasi kegiatan KI yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Belitung Timur (20 Mei 2025) – Dalam rangka memperkuat implementasi Reformasi Hukum di tingkat daerah dan mendorong kemitraan kelembagaan yang berkelanjutan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Persiapan Pemenuhan Data Dukung Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025, sekaligus penyampaian draft Memorandum of Understanding (MoU) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) bidang Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum dan Pelayanan Hukum.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (20/5), ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Rahmat Feri Pontoh, didampingi Ketua Tim Kerja BSK, Ismail, Analis Hukum Pertama, Defta Fahrun Setiady, serta Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Fajar Husein.

Kehadiran tim dari Kanwil di Kantor Bupati Belitung disambut secara langsung oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang terdiri dari Wakil Bupati Belitung Timur, Khairil Anwar, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Ida Lismawati, Asisten I, Sayono, serta Kepala Bagian Hukum Setda, Amarullah. Secara terpisah di Kantor DPRD Kabupaten Belitung Timur, Tim Juga disambut oleh perwakilan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur, yakni Kabag Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan, Richard Hartawan, serta Tim IRH Setda Belitung Timur.

Dalam sambutannya, Kadiv P3H menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan ini merupakan bentuk tanggung jawab Kanwil dalam memastikan keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Hukum di daerah. Tujuannya tidak hanya untuk memenuhi indikator administratif, tetapi juga untuk menciptakan sistem hukum yang adaptif, responsif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman.

“Peningkatan capaian IRH bukan semata-mata angka, melainkan cerminan dari kesungguhan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang taat hukum, transparan, dan berkeadilan,” tegas Rahmat Feri Pontoh.

Ia menambahkan bahwa dalam mendukung hal tersebut, Kanwil Babel telah menyusun dan menyampaikan draft MoU antara Kanwil dan Pemerintah Kabupaten serta DPRD Belitung Timur. MoU ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum dan Pelayanan Hukum.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur patut berbangga, karena berdasarkan hasil penilaian IRH Tahun 2024, Belitung Timur berhasil memperoleh nilai 99,58 dari skala 100 dan masuk dalam kategori AA (Istimewa). Capaian ini menjadikan Belitung Timur sebagai kabupaten/kota dengan nilai tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Meski demikian, Kanwil juga memberikan beberapa catatan evaluatif agar nilai tersebut dapat terus ditingkatkan, di antaranya:
* Pada Variabel I, diperlukan peningkatan kesesuaian kelengkapan dokumen permohonan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang berasal dari DPRD;
* Untuk Variabel II, perlu ditingkatkan aspek pelatihan fungsional bagi perancang peraturan perundang-undangan;
* Sementara Variabel III dan IV telah memperoleh nilai sempurna dan menjadi contoh baik yang dapat direplikasi oleh daerah lain.

Di luar aspek formal IRH, dalam pertemuan ini Kanwil Kemenkumham Babel juga mendorong komitmen daerah dalam perluasan akses terhadap keadilan melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa dan kelurahan.

Saat ini, baru terdapat enam Posbakum aktif di wilayah Belitung Timur, dan jumlah ini dinilai belum optimal menjangkau kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah kecamatan dan desa.
“Kami mengajak Pemerintah Daerah untuk bersama-sama memperluas cakupan Posbakum hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Ini penting agar masyarakat di pelosok pun bisa memperoleh layanan hukum yang adil, gratis, dan berkualitas,” tegas Feri.

Kegiatan ini juga mencakup kunjungan ke Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur, sebagai bagian dari penguatan komunikasi dan koordinasi antar lembaga.

Acara ditutup dengan sesi diskusi mendalam mengenai strategi perbaikan IRH tahun 2025, penguatan kelembagaan hukum daerah, serta pembahasan teknis terkait substansi MoU dan mekanisme pelaksanaannya.
Harapannya, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan dokumen kerja sama, namun juga memunculkan kesadaran bersama akan pentingnya pembangunan hukum daerah yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Belitung, 20 Mei 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Persiapan Pemenuhan Data Dukung Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 serta Penyampaian Draft Nota Kesepahaman (MoU) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan serta pembinaan hukum kepada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung dan Sekretariat DPRD Belitung.

Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 20 Mei 2025 ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kanwil Kemenkum Babel, yaitu Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Dr. Rahmat Feri Pontoh, Ketua Tim Kerja BSK Ismail, Analis Hukum Pertama Defta Fahrun Setiady, serta Penyuluh Hukum Ahli Pertama Fajar Husein. Dari pihak Kabupaten Belitung hadir antara lain Sekretaris DPRD Belitung Imam Fadlli, Analis Hukum Madya Setda Pemkab Belitung Nuraini, dan Tim IRH Setda Pemkab Belitung.

Dalam sambutannya, Dr. Rahmat Feri Pontoh menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan serta mengevaluasi kesiapan data dukung IRH tahun 2025 sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas reformasi hukum di daerah.

“Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong sinergi yang lebih baik antara Kanwil dan Pemerintah Kabupaten, khususnya dalam memenuhi indikator-indikator IRH secara optimal,” ujar Feri.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan sebagai salah satu bentuk akses bantuan hukum di tingkat masyarakat. Saat ini baru terdapat lima Posbankum yang aktif di Kabupaten Belitung, dan diharapkan jumlah tersebut bisa ditingkatkan dengan dukungan pemerintah daerah.

Pada kesempatan yang sama, Feri menyampaikan draft MoU terkait pelaksanaan tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan serta pembinaan hukum. Draft tersebut disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung dan Sekretariat DPRD Belitung.

Menanggapi hal tersebut, Analis Hukum Madya Setda Pemkab Belitung, Nuraini, menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkum Babel atas pendampingan yang diberikan. Ia menegaskan komitmen Pemkab Belitung untuk terus mendorong pembentukan Posbankum dengan bekerja sama lintas instansi, termasuk Dinas Sosial dan Pemerintah Desa.

“Kami menyambut baik draft MoU ini dan akan segera menelaahnya lebih lanjut bersama tim kerja agar tercipta sinergi yang berkelanjutan, khususnya dalam bidang pembentukan peraturan dan pembinaan hukum,” jelas Nuraini.

Sekretaris DPRD Belitung, Imam Fadlli, juga menyampaikan dukungannya atas rencana kerja sama tersebut dan menilai bahwa MoU akan memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan koordinasi antar lembaga.

Berdasarkan hasil penilaian IRH Tahun 2024, Kabupaten Belitung meraih skor 97,85 dari 100 dengan kategori AA (Istimewa). Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan penting untuk peningkatan pada IRH 2025. Di antaranya adalah peningkatan kelengkapan dokumen ranperda dan ranperkada, penguatan kebijakan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan, peningkatan peran analis hukum dalam evaluasi regulasi, dan optimalisasi pelaporan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi strategis antara tim Kanwil dan Pemkab Belitung terkait evaluasi IRH 2024 dan strategi peningkatan kinerja IRH untuk tahun 2025.

Belitung, 20 Mei 2025 - Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual (KI), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang digelar secara roadshow di dua lokasi, yakni UPT PLUT KUMKM Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung dan Kantor Bupati Kabupaten Belitung Timur.

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kanwil Kemenkum Babel, yang juga didukung oleh Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam upaya memperkuat perlindungan hukum bagi hasil karya dan identitas pelaku UMKM di daerah.

Dalam sambutannya, Kepala Bidang Pemberdayaan UKM, Yuniarti, menegaskan bahwa perlindungan kekayaan intelektual bukan hanya sekadar pelengkap, namun menjadi kebutuhan penting dalam membangun usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing.
“UMKM adalah penggerak ekonomi rakyat yang harus dilindungi secara hukum, bukan hanya difokuskan pada penjualan jangka pendek. HKI penting karena setiap produk UMKM adalah karya dan identitas. Tanpa perlindungan, risiko pencatutan nama atau ide oleh pihak lain sangat tinggi,” ujarnya.

Senada dengan hal itu, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, H. Kasbiransyah, S.E.I, M.H., menyampaikan dukungan legislatif terhadap upaya penguatan HKI bagi UMKM.
“Kami dari Komisi II DPRD sangat mendorong agar para pelaku UMKM di wilayah Kepulauan Bangka Belitung memiliki dan menyadari pentingnya hak atas kekayaan intelektual sebagai bentuk pelindungan terhadap hasil karya dan identitas usaha mereka,” ujarnya.

Sebagai narasumber teknis, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Babel, Adi Riyanto, S.H., M.H. memaparkan bahwa kekayaan intelektual adalah aset tidak berwujud yang mencakup hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, hingga pelindungan varietas tanaman. Khususnya bagi UMKM, perlindungan merek menjadi hal paling penting karena berkaitan langsung dengan identitas usaha.
“Dengan prinsip first to file, negara memberikan perlindungan kepada merek yang pertama kali didaftarkan. Jangan sampai ide atau nama usaha yang sudah dibangun susah payah justru diambil pihak lain karena belum didaftarkan secara resmi,” terang Adi.
Ia juga menekankan pentingnya budaya menghargai hak orang lain di samping melindungi karya sendiri.

“Ada dua hal utama dalam kekayaan intelektual: melindungi hasil karya kita dan menghargai karya orang lain,” pungkasnya.
Tidak hanya sekadar menyampaikan materi, Tim Kanwil Kemenkum Babel yang terdiri dari para Analis Kekayaan Intelektual juga membuka layanan konsultasi dan pendampingan langsung bagi peserta yang ingin mengajukan permohonan kekayaan intelektual. Layanan ini disediakan di lokasi kegiatan dan dimanfaatkan secara antusias oleh pelaku UMKM yang hadir.

Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam mendekatkan layanan kekayaan intelektual kepada masyarakat dan mendorong kesadaran kolektif bahwa perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi lokal adalah bagian dari pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkal Pinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung kembali selenggarakan rapat pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan terhadap 2 (dua) Ranperda yang berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Bangka Selatan bertempat di Kantor Wilayah, Selasa (20/5/25).

Rapat tersebut, dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap:
1. Ranperda tentang Pengembangan Budaya Literasi;
2. Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Propemperda;

Dalam sambutannya, Muhamad Iqbal selaku Ketua Tim Kerja Harmonisasi menyampaikan bahwa rapat harmonisasi merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan.

“Bahwa pelaksanaan harmonisasi inisiatif DPRD merupakahan bagian dari pemenuhan data dukung penilaian Indeks Reformasi Hukum serta pelaksanaan amanah Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” ungkap Iqbal.

Iqbal berharap, kegiatan harmonisasi ini bisa menghasilkan kesepakatan baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Rapat kali ini, untuk memastikan bahwa produk hukum yang disusun oleh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengakomodasi kepentingan masyarakat” pungkas Iqbal .

Bahwa penyusunan Ranperda tentang Pengembangan Budaya Literasi merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan serta Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
Sedangkan untuk Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Propemperda mengacu pada Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Ketua Bapemperda DPRD Bangka Selatan Ela Sari dalam sambutannya mengapresiasi Kantor Wilayah dalam pengharmonisasian Raperda. “kami sampaikan apresiasi atas fasilitasi terhadap 2 (dua) Ranperda yang berasal dari inisiatif DPRD Bangka Selatan, kamis harapkan masukan dan saran dari Kantor Wilayah terhadap Ranperda yang telah disusun” ujar Ela.

Kegiatan dilanjutkan dengan rapat pembahasan pasal demi pasal terhadap draf Raperda terkait, proses tersebut bertujuan untuk melihat kesesuaian draf Raperda dengan ketentuan teknik penulisan sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Plt Kakanwil Kemenkum Babel Harun Sulianto mengatakan bahwa hingga saat ini Kantot Wilayah Kemenkum Bangka Belitung telah mengharmonisasikan sebanyak 7 (tujuh) Ranperda dan 1 (satu) Ranperkada yang berasal dari Kabupaten Bangka Selatan.
Hadir dari Kantor Wilayah adalah Ketua Tim Kerja Harmonisasi Muhamad Iqbal, Sekretaris Tim Kerja Siti Latifah, JFT Perancang Madya (Yanto Majid, Irkham), JFT Perancang Muda (Elisanti, Faisal Indrawan, Imelda Hanum) dan JFT Perancang Pertama (Anita Azzahra, Heri Sandri, Imam Rokhyani).

Sedangkan dari Kabuaten Bangka Selatan yaitu Ketua Bapemperda Ela Sari, Anggota Bapemperda Holis, Kurniawan, Lisa Oktaviani, Kabag Hukum Ami Prionggo, Kabid Kebudayaan Andri Taufiqullah, Kabag Fasilitasi DPRD Suryadi dan Perancang ahli Pertama Setda Kab. Bangka Selatan.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Belitung, 19 Mei 2025 – Tim Kerja BSK Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan pengumpulan data (wawancara) dalam rangka Kajian Analisis Implementasi Kebijakan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, yang berlangsung di Kabupaten Belitung, Senin (19/5).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Rahmat Feri Pontoh, bersama dengan Ketua Tim Kerja BSK Ismail, Analis Hukum Ahli Pertama Defta Fahrun Setiady, serta Penyuluh Hukum Ahli Pertama Fajar Husein. Sebagai Informan dalam kegiatan ini yakni Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Belitung Heriyanto, serta para Advokat dan Paralegal yang tergabung dalam LKBH Belitung.

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data primer melalui metode wawancara langsung kepada para pelaksana bantuan hukum, dalam hal ini LKBH Belitung, sebagai satu-satunya Pemberi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi di Kabupaten Belitung. Informasi yang dihimpun mencakup berbagai aspek pelaksanaan kebijakan bantuan hukum, di antaranya:

- Ketersediaan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM),
- Ketersediaan penganggaran dan dukungan pembiayaan,
- Fasilitas sarana dan prasarana penunjang layanan,
- Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP),
- Alur proses bisnis layanan bantuan hukum, serta
- Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan.

Metode wawancara dilakukan secara partisipatif dan terbuka, di mana para informan diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang telah berlangsung. Suasana diskusi berlangsung kondusif dan komunikatif, dengan hasil dokumentasi yang akan digunakan sebagai bagian dari bahan kajian lebih lanjut.

Kadiv P3H Rahmat Feri Pontoh dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan hukum. Hasil dari pengumpulan data ini akan digunakan sebagai bahan kajian analisis implementasi kebijakan, serta menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat, aplikatif, dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Melalui kajian ini, diharapkan kita dapat mengetahui secara nyata bagaimana implementasi Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 berjalan di daerah, sehingga rekomendasi yang disusun nantinya benar-benar menyentuh akar permasalahan dan memberikan solusi yang konkret dalam rangka meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu,” ujar Rahmat.

Sebagai informasi, Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 diterbitkan dalam rangka memperkuat keberadaan dan peran Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan ini perlu terus dimonitor, dievaluasi, dan dianalisis secara mendalam agar penerapannya di daerah dapat berjalan secara optimal.

Dengan berakhirnya kegiatan ini, Tim dari Kanwil Kemenkum Babel akan melanjutkan proses pengolahan dan analisis data untuk kemudian dirumuskan menjadi bagian dari Laporan Akhir Kajian Implementasi Kebijakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan lebih lanjut di bidang bantuan hukum.

KANWIL KEMENKUM BABEL

(Belitung, 19 Mei 2025) Kanwil Kemenkum Kep. Babel menunjukkan komitmennya dalam mendorong perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM. Melalui kegiatan pendampingan teknis permohonan pendaftaran merek bertempat di Kantor Unit Pelayanan Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UKM Kabupaten Belitung, Analis Kekayaan Intelektual Kanwil Babel yang dipandu oleh Marlinda dan Ektha Dwiarny berikan pendampingan langsung untuk membantu pendaftaran merek bagi UMKM setempat.

Kegiatan pendampingan teknis ini bertujuan untuk memberikan dukungan langsung kepada pelaku UMKM agar dapat dipahami dan meminimalisir terjadinya penolakan dengan cara menjelaskan dan melakukan pengecekan terlebih dahulu merek yang akan didaftarkan. Proses layanan konsultasi dan pendaftaran merek berlangsung dari pukul 12.00 hingga 16.00 WIB.

Dalam pelaksanaan pendampingan, tim Analis KI melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan dari 25 pelaku UMKM binaan PLUT UKM Kabupaten Belitung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 permohonan telah memenuhi persyaratan dan berhasil didaftarkan. Kanwil Babel melakukan pendampingan secara intensif mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen hingga proses pengajuan pendaftaran.

Sementara untuk 20 permohonan yang belum memenuhi persyaratan, tim Kanwil Kemenkum memberikan arahan untuk dilakukan perbaikan. Selanjutnya, permohonan yang telah diperbaiki akan didata kembali melalui PLUT UKM Kabupaten Belitung dan diverifikasi ulang. Kanwil Babel berkomitmen untuk terus mendampingi pelaku UMKM hingga berhasil memperoleh sertifikat merek. Ini merupakan bentuk dukungan nyata Kemenkum Kep. Bangka Belitung dalam memperkuat daya saing produk lokal.

Kegiatan pendampingan teknis ini merupakan bagian dari program berkelanjutan Kanwil Kep. Babel yang secara rutin dilaksanakan dan berkolaborasi dengan Dinas terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan kekayaan intelektual melalui edukasi, diseminasi dan promosi kekayaan intelektual serta pendampingan teknis permohonan. Dengan pendaftaran merek, para pelaku UMKM memperoleh kepastian hukum atas produk mereka, sekaligus membuka peluang untuk pengembangan usaha yang lebih luas. Dalam jangka panjang, peningkatan jumlah merek dari Kabupaten Belitung diharapkan dapat memperkuat identitas dan daya saing produk lokal di pasar.

KANWIL KEMENKUM BABEL