Pangkalpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan Kajian Pekanan bertajuk “Muhasabah Awal Tahun” pada Kamis, 8 Januari 2026. Kegiatan ini berlangsung ba’da Dzuhur hingga selesai, bertempat di Masjid Al Ikhwan, lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung.

Kajian pekanan tersebut dihadiri oleh jajaran pegawai dan diisi oleh Ustadz Firdaus, Lc., M.Pd, yang menyampaikan materi reflektif tentang pentingnya muhasabah sebagai bentuk evaluasi diri dalam mengawali tahun yang baru. Kegiatan ini menjadi sarana pembinaan rohani sekaligus penguatan nilai-nilai spiritual bagi seluruh aparatur di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam pemaparannya, Ustadz Firdaus menjelaskan tentang kedudukan waktu dalam Islam, yang dipandang sebagai nikmat besar dari Allah SWT dan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Waktu disebut sebagai bagian dari kehidupan manusia yang tidak akan pernah kembali dan tidak dapat dibeli, sehingga setiap insan dituntut untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya melalui amal kebajikan dan ketaatan.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa muhasabah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam perjalanan spiritual seorang muslim. Muhasabah tidak hanya dilakukan setelah beramal, tetapi juga sebelum dan ketika beramal, guna memastikan niat yang ikhlas, cara yang benar, serta istiqomah dalam pelaksanaannya. Melalui muhasabah, seseorang dapat mengenali kekurangan dan kelebihan diri, terhindar dari perbuatan dosa, serta termotivasi untuk terus meningkatkan amal shaleh.

Kajian ini juga menguraikan beberapa hal utama yang perlu dilakukan di awal dan akhir tahun, di antaranya melakukan introspeksi diri, bertaubat dari dosa dan kemaksiatan, memperbanyak istighfar, merencanakan target ibadah, serta senantiasa memanjatkan doa kepada Allah SWT. Seluruh rangkaian tersebut diharapkan mampu membentuk pribadi yang lebih baik, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa kegiatan kajian keagamaan seperti ini memiliki peran strategis dalam membangun karakter dan integritas aparatur. Menurutnya, pembinaan rohani merupakan fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara profesional dan berintegritas.

“Melalui kajian Muhasabah Awal Tahun ini, kita diajak untuk melakukan evaluasi diri secara menyeluruh, tidak hanya dalam aspek ibadah, tetapi juga dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Dengan muhasabah, kita diharapkan mampu memperbaiki niat, meningkatkan kedisiplinan, serta menata kembali komitmen kerja agar di tahun yang baru ini kinerja semakin optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi organisasi dan masyarakat,” ujar Johan Manurung.

Ia juga berharap nilai-nilai yang disampaikan dalam kajian tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat. Dengan keseimbangan antara kecakapan profesional dan keteguhan spiritual, aparatur di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung diharapkan mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keteladanan.

Melalui pelaksanaan Kajian Pekanan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kegiatan pembinaan yang berkesinambungan. Diharapkan, kegiatan ini dapat menjadi sarana refleksi dan motivasi bagi seluruh pegawai dalam mewujudkan kinerja yang unggul, berintegritas, serta berorientasi pada perbaikan berkelanjutan di tahun 2026.

Kanwil Kemenkum Babel

Pangkalpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 7 Januari 2026, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Rapat Tata Usaha dan Umum (TUM) Kanwil Kemenkum Babel.

Sosialisasi tersebut menghadirkan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum, Rahmi Widhiyanti, S.E., M.Si., serta diikuti oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkum Babel. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap pentingnya penerapan manajemen risiko sebagai bagian integral dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam paparannya, Rahmi Widhiyanti menjelaskan bahwa setiap unit kerja senantiasa dihadapkan pada berbagai jenis risiko, baik risiko keuangan, operasional, hukum, maupun reputasi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif dan penerapan manajemen risiko secara konsisten dan berkelanjutan. Manajemen risiko dipandang sebagai proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengendalikan risiko guna mengamankan pelaksanaan tugas dan fungsi, mendukung pengambilan kebijakan yang tepat dan akuntabel, serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum sebagaimana diatur dalam Permenkum Nomor 15 Tahun 2025 merupakan upaya strategis untuk mengintegrasikan manajemen risiko dengan manajemen kinerja. Dengan pendekatan tersebut, setiap program dan kegiatan diharapkan dapat dikelola secara terukur dengan mempertimbangkan berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Manajemen risiko dijelaskan sebagai suatu rangkaian proses yang meliputi penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, perlakuan risiko, serta pemantauan dan reviu secara berkelanjutan. Penerapannya didukung oleh pembangunan budaya sadar risiko, penerapan struktur manajemen risiko tiga lini, serta dukungan anggaran yang memadai pada setiap Unit Pemilik Risiko (UPR).

Setiap UPR diwajibkan menetapkan komitmen melalui Piagam Manajemen Risiko dan mengelola tiga konteks risiko utama, yakni risiko standar kinerja, risiko fraud, dan risiko keuangan. Risiko tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, antara lain risiko kebijakan, hukum, reputasi, kepatuhan, keuangan, fraud, dan operasional, sebagai dasar dalam proses penilaian dan pengendalian risiko.

Hasil dari analisis risiko digunakan untuk menentukan prioritas serta rencana pengendalian yang proporsional, baik melalui langkah preventif, mitigasi, maupun korektif. Dengan adanya pemantauan dan reviu secara berkelanjutan, penerapan manajemen risiko diharapkan mampu mendukung pengambilan keputusan yang akuntabel, mencegah potensi kerugian, serta menjaga kinerja dan reputasi Kementerian Hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, dalam pernyataannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kanwil. “Penerapan manajemen risiko bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi menjadi instrumen strategis untuk memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, serta akuntabel. Dengan pemahaman yang baik terhadap risiko, kita dapat mengantisipasi berbagai potensi permasalahan sejak dini dan menjaga kinerja organisasi tetap optimal,” ujar Johan Manurung.

Ia juga menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Babel untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi tersebut dengan mengimplementasikan manajemen risiko secara konsisten pada setiap unit kerja. “Kami berkomitmen membangun budaya sadar risiko di seluruh jajaran, sehingga manajemen risiko benar-benar menjadi bagian dari proses kerja sehari-hari dan mendukung pencapaian tujuan organisasi,” tambahnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Babel memiliki pemahaman yang selaras mengenai kebijakan dan mekanisme penerapan manajemen risiko, serta mampu mengimplementasikannya secara efektif guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum secara profesional dan berintegritas.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, memberikan pengarahan kepada Peserta MagangHub Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Batch III, Rabu (7/1/2026). Kegiatan tersebut berlangsung mulai pukul 09.40 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan pengarahan ini turut dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N. A. Triandini Oscar, Tim Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, serta seluruh peserta MagangHub Batch III. Kehadiran jajaran tersebut mencerminkan dukungan penuh pimpinan dan unit kerja terhadap pelaksanaan program magang sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia.

Dalam sesi awal kegiatan, para peserta magang diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri secara singkat. Setiap peserta menyampaikan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja atau magang sebelumnya, serta minat dan harapan selama mengikuti program MagangHub di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan arahan utama terkait pentingnya menjaga nama baik lembaga serta memegang teguh prinsip kerahasiaan informasi, khususnya yang berkaitan dengan data dan informasi sensitif institusi. Ia menegaskan bahwa seluruh peserta magang wajib menjunjung tinggi etika dan profesionalisme selama berada di lingkungan kerja pemerintahan.

Selain itu, Johan Manurung juga menekankan pentingnya kedisiplinan waktu, etika kerja, serta kemampuan beradaptasi dengan budaya organisasi pemerintahan. Menurutnya, sikap disiplin dan tanggung jawab merupakan fondasi utama dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi serta memberikan pengalaman magang yang bernilai bagi para peserta.

Tidak hanya aspek profesional, Kepala Kantor Wilayah juga memberikan pesan moral kepada seluruh peserta magang. Ia mengingatkan agar menjauhi narkoba serta segala bentuk perilaku menyimpang dan merusak, sebagai wujud komitmen menjaga kesehatan, integritas, dan disiplin diri sejak dini.

Melalui kegiatan pengarahan ini, diharapkan para peserta MagangHub Kemnaker Batch III dapat memahami nilai-nilai kerja, etika, dan tanggung jawab di lingkungan Kementerian Hukum, serta mampu berkontribusi secara aktif dan positif selama menjalani program magang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menghadiri kegiatan Pelantikan Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera. Kegiatan ini diselenggarakan pada Rabu (7/1/2026) mulai pukul 08.30 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Rapat Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, hadir secara langsung sebagai wujud dukungan terhadap penguatan tata kelola BUMD yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kehadiran tersebut menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Babel dalam mendukung sinergi kelembagaan dan tata kelola perusahaan daerah yang sejalan dengan prinsip good governance.

Kegiatan pelantikan dipimpin oleh Hidayat Arsani selaku Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, serta dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, perangkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perwakilan BUMN dan swasta, Dewan Direksi PT. Hai Yin, serta para undangan lainnya.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, doa, serta pembacaan rangkuman akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BUMD PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera sesuai Akta Notaris Nomor 17 tanggal 4 Desember 2025. Selanjutnya dilaksanakan pelantikan pimpinan BUMD oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, pembacaan naskah pelantikan, dan penandatanganan berita acara pelantikan.

Acara dilanjutkan dengan penayangan video kaleidoskop delapan bulan kepemimpinan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, penandatanganan kontrak kinerja antara PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera dengan PT Hai Yin, serta penyampaian sambutan dari Direktur Utama PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama bidang prioritas antara Indonesia dan Tiongkok di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menandai penguatan kolaborasi strategis lintas sektor.

Dalam sambutannya, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan ucapan selamat kepada Direktur Utama, Komisaris Utama, serta seluruh jajaran yang baru dilantik. Ia menekankan pentingnya menjaga dan mengelola BUMD secara profesional sebagai aset strategis daerah, sekaligus mendorong peningkatan kinerja dan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Gubernur juga menyinggung capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berhasil meraih penghargaan tata kelola pemerintahan bebas korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai terbaik kedua di tingkat nasional.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Babel senantiasa mendukung upaya penguatan tata kelola BUMD yang berorientasi pada profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Menurutnya, pengelolaan BUMD yang sehat dan berintegritas merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kepercayaan publik.

Melalui kehadiran dalam kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BUMD, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong optimalisasi peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan dan perusahaan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menerima audiensi dan silaturahmi dari Tim Marketing Bank Mandiri Pangkalpinang sebagai tindak lanjut pasca penyaluran Program Corporate Social Responsibility (CSR). Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (6/1) di Ruang Kerja Kepala Kantor Wilayah, dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, bersama Tim Marketing Bank Mandiri Pangkalpinang. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat hubungan kelembagaan serta membangun sinergi berkelanjutan antara kedua institusi.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Marketing Bank Mandiri Pangkalpinang menyampaikan komitmen Bank Mandiri untuk terus mendukung program-program sosial dan kelembagaan melalui penyaluran CSR, khususnya yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan dan kinerja instansi pemerintah. Bank Mandiri menegaskan bahwa kolaborasi dengan instansi vertikal di daerah merupakan bagian dari upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menyambut baik audiensi tersebut dan menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan. Menurutnya, sinergi yang terjalin dengan sektor perbankan, khususnya melalui program CSR, memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kantor wilayah.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Mandiri Pangkalpinang atas kepedulian dan dukungan yang telah diberikan melalui program CSR. Bantuan tersebut tidak hanya bernilai secara material, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Kami berharap sinergi ini dapat terus berlanjut dan semakin diperkuat ke depannya,” ujar Johan Manurung.

Lebih lanjut, Johan Manurung menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan salah satu kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan organisasi. Ia berharap kerja sama antara Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung dan Bank Mandiri Pangkalpinang dapat terus berkembang dalam berbagai program yang saling mendukung.

Melalui audiensi dan silaturahmi ini, diharapkan terbangun komunikasi yang semakin solid serta kemitraan yang berkelanjutan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dan Bank Mandiri Pangkalpinang, guna mendukung pelaksanaan program kerja yang berdampak positif bagi institusi dan masyarakat.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Jadwal Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid Al Ikhwan, Selasa (6/1). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk persiapan dan penguatan koordinasi lintas instansi dalam menyukseskan rangkaian kegiatan ibadah Ramadhan di lingkungan Kantor Wilayah.

Rapat yang berlangsung pada pukul 09.00 hingga 09.30 WIB tersebut digelar di Ruang Kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini melibatkan unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian HAM, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung, bersama dengan pengurus Masjid Al Ikhwan dan pejabat serta staf terkait.

Dalam suasana yang tertib, lancar, dan penuh semangat kebersamaan, rapat difokuskan pada penyusunan jadwal penceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid Al Ikhwan. Pembahasan diarahkan untuk memastikan keterlibatan aktif dari ketiga Kantor Wilayah dalam pelaksanaan ceramah keagamaan selama bulan Ramadhan.

Melalui rapat tersebut, disepakati bahwa penceramah Ramadhan akan berasal dari masing-masing Kantor Wilayah dan dilaksanakan secara bergantian sesuai jadwal yang telah disusun bersama. Skema ini diharapkan dapat mencerminkan semangat kolaborasi serta memperkuat rasa kebersamaan antarinstansi.

Penyusunan jadwal ceramah juga mempertimbangkan pemerataan peran antar Kantor Wilayah, sekaligus kesesuaian tema ceramah dengan nilai-nilai pembinaan mental dan spiritual aparatur. Dengan demikian, materi ceramah diharapkan tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga mampu memberikan motivasi dan penguatan integritas bagi seluruh pegawai.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menekankan pentingnya sinergitas, koordinasi, dan komitmen bersama antar Kantor Wilayah dalam menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan ibadah Bulan Suci Ramadhan. Menurutnya, kerja sama yang solid menjadi kunci agar kegiatan keagamaan dapat berjalan tertib, khidmat, dan memberikan dampak positif bagi pembinaan rohani aparatur.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan pelaksanaan ceramah Ramadhan di Masjid Al Ikhwan dapat berjalan dengan baik, terjadwal secara rapi, serta menjadi sarana peningkatan kualitas spiritual dan kebersamaan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menghadiri kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, 5 Januari 2025, pukul 15.00 WIB hingga selesai, bertempat di Balai Pengayoman Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung, Qriz Putra, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili, serta tamu undangan lainnya.

Rangkaian kegiatan pelantikan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selanjutnya dilakukan pembacaan Surat Keputusan, pengambilan sumpah jabatan, pembacaan naskah pelantikan, serta penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pakta Integritas. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan amanat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan diakhiri dengan sesi foto bersama.

Adapun pejabat fungsional yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya pada kegiatan tersebut yaitu Ridhuwan Wiharja Wiranata Putra, S.H. sebagai Analis Keimigrasian Ahli Muda dan Hendra Sipayung, S.Kom. sebagai Analis Keimigrasian Ahli Muda. Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keimigrasian guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, sebagai representatif Kementerian Hukum, menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan serta menjaga konsistensi sinergitas dengan kantor-kantor wilayah eks Kementerian Hukum dan HAM di Kepulauan Bangka Belitung. Sinergi yang harmonis ini dinilai penting untuk menjaga kerukunan dan kebersamaan antarinstansi, sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Melalui kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini, diharapkan para pejabat fungsional yang baru dilantik dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi nilai profesionalisme dan integritas, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Konferensi Pers Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP), Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP), serta Undang-Undang Penyesuaian Pidana yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia secara daring melalui siaran langsung YouTube, Senin (5/1).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut diikuti oleh jajaran pimpinan pusat dan daerah serta pegawai di lingkungan Kementerian Hukum. Konferensi pers ini menjadi sarana strategis pemerintah dalam menyampaikan arah kebijakan dan substansi pembaruan hukum pidana nasional kepada publik secara terbuka dan komprehensif.

Konferensi pers dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, didampingi Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Sekretaris Jenderal Nico Afinta, serta Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra. Dari Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Johan Manurung bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh, pejabat fungsional peraturan perundang-undangan, analis hukum, penyuluh hukum, serta CPNS.

Dalam pemaparannya, pemerintah menjelaskan politik hukum yang melatarbelakangi pembentukan UU KUHP, UU KUHAP, dan UU Penyesuaian Pidana. Pembaruan hukum pidana tersebut diarahkan untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan, humanis, dan modern, sekaligus berakar pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah juga menegaskan pentingnya penyesuaian hukum pidana nasional dengan dinamika masyarakat, perkembangan demokrasi, serta kebutuhan penegakan hukum yang adaptif.

Selanjutnya, disampaikan pula perkembangan penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut pemberlakuan ketiga undang-undang tersebut. Peraturan pelaksana dipandang krusial guna memberikan kepastian hukum, pedoman teknis, serta memastikan kesiapan aparat penegak hukum dan lembaga terkait agar implementasi ketentuan undang-undang dapat berjalan secara konsisten, terkoordinasi, dan efektif.

Pada aspek substansi, konferensi pers menegaskan adanya pembaruan signifikan baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana. Pembaruan tersebut mencakup perubahan paradigma pemidanaan, penguatan perlindungan hak tersangka dan terdakwa, serta penyesuaian jenis dan tujuan pidana agar lebih proporsional dan berorientasi pada keadilan restoratif.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama media pers. Melalui sesi ini, pemerintah memberikan klarifikasi dan penjelasan lanjutan atas berbagai isu strategis terkait penerapan UU KUHP, UU KUHAP, dan UU Penyesuaian Pidana, sekaligus memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Melalui keikutsertaan dalam konferensi pers ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan nasional di bidang pembaruan hukum pidana serta memastikan pemahaman yang utuh di lingkungan internal guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara profesional dan akuntabel.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa konferensi pers ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat pemahaman jajaran Kemenkum di daerah terhadap arah dan substansi pembaruan hukum pidana nasional. Menurutnya, penjelasan langsung dari pimpinan kementerian memberikan kejelasan mengenai filosofi, tujuan, serta kerangka implementasi UU KUHP, UU KUHAP, dan UU Penyesuaian Pidana.

“Melalui konferensi pers ini, kami memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai politik hukum dan substansi pembaruan hukum pidana. Hal ini menjadi bekal penting bagi jajaran Kantor Wilayah untuk mendukung implementasi kebijakan secara konsisten, terkoordinasi, dan selaras dengan arah kebijakan nasional,” ujar Johan Manurung.

Ia menegaskan bahwa Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung siap menjalankan peran strategis dalam mendukung diseminasi informasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan koordinasi lintas sektor di daerah terkait pemberlakuan ketiga undang-undang tersebut. Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia dan pemahaman regulasi menjadi faktor kunci agar pembaruan hukum pidana dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Johan Manurung berharap seluruh jajaran di lingkungan Kantor Wilayah dapat terus mengikuti perkembangan peraturan pelaksanaan yang sedang disusun, serta proaktif dalam menyesuaikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana nasional dapat diimplementasikan secara optimal dan berkontribusi pada terwujudnya sistem hukum yang modern, profesional, dan berkeadilan.

KANWIL KEMENKUM BABEL